06 Mei 2022

Supriansa: Imbauan Kapolri Soal Kebijakan WFH Tekan Angka Macet Arus Balik Mudik 2022

Berita Golkar - Anggota komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa sebut himbauan dari Kapolri mengenai Work From Home (WFH) merupakan kebijakan yang dapat membuat masyarakat menjadi nyaman selama beraktivitas di tengah puncak arus balik lebaran nanti, Jum’at (6/5/2022).

Ia mengatakan, hal tersebut merupakan solusi untuk mencegah naiknya angka kemacetan selama arus balik mudik 2022. “Saya kira imbauan kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan,” ucap Supriansa.

Tambahnya, informasi dari kepolisian sudah tepat karena menjalankan tugas di lapangan selama 24 jam. Apalagi mudik tahun ini sangat ramai yang merupakan dampak dari larangan mudik selama dua tahun karena pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kabar Bahagia Di Bulan Suci: Politisi Cantik Dyah Roro Esti Bertunangan Dengan Sosok Tampan Ini

“Informasi Kepolisian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai disemua daerah karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi covid-19,” jelasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem, Taufik Basari juga mengatakan, himbauan tersebut merupakan keputusan yang sudah tepat dari Kepolisian karena arus balik mudik diperkirakan lebih padat. Dengan adanya keputusan tersebut, diharapkan dapat menekan angka kemacetan.

“Menurut saya ini adalah himbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan pasti terjadi,” ungkapnya.

Baca Juga: Mayoritas Muslim, Basri Baco Desak Pemprov DKI Jakarta Sediakan Vaksin Halal

Tambahnya, ia juga menyampaikan usulan agar hal tersebut dapat ditindak lanjuti dengan membagi sektor yang diperkirakan dapat melaksanakan pekerjaan dari rumah atau dari kantor. Menurutnya, untuk pelayanan publik pemerintahan maupun swasta tetap melakukan pekerjaan dari kantor.

“Saya mengusulkan himbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti bank dan rumah sakit menurut saya tetap menerapkan WFO,” ujarnya. {nasional.rakyat}

fokus berita : #Supriansa