11 Mei 2022

Kepemimpinannya Baik, Yorrys Raweyai: Tak Ada Alasan Gelar Munaslub dan Menggulingkan Airlangga

Berita Golkar - Politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai mengaku mendengar adanya gerakan di Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum. Namun Yorrys tidak terlalu mengikuti hal tersebut lantaran dirinya sudah tidak dalam kepengurusan Golkar.

“Dengar saya, sudah dengar bahwa ada gerakan untuk mendongkel Airlangga, tapi saya sendiri tidak terlalu aktif ikutin karena saya sudah tidak di struktur pengurus Golkar, hanya sebagai anggota Golkar saja, jadi tidak terlalu monitor,” kata Yorrys saat dihubungi IDN Times, Rabu (11/5/2022).

1. Mengganti kepengurusan separuh jalan, harus ada dasar pemicunya

Menurut Yorrys Raweyai, jika ingin mengganti kepengurusan di tengah perjalanan kepemimpinan Golkar, harus terdapat alasan yang menjadi dasar pemicunya.

Baca Juga: Mbah No Sebut Sinar Kuning Dari Selatan Saat Ditanya Pemenang Pilpres 2024, Maksudnya Airlangga Hartarto?

“Harus ada dasar. Dasar pemicunya apa mau diganti tuh kenapa, ada apa? Kepengurusan itu kan lima tahun ya Golkar, dan itu akan berakhir 2024. Jadi kalau mau diganti di separuh jalanan pertama harus ada dasar dulu. Dasar untuk mengganti itu apa? Terus siapa kira-kira yang mau mengganti,” ungkapnya.

2. Munaslub harus digelar dengan dasar yang jelas

Yorrys juga mengungkap, musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dalam melakukan pergantian ketua umum Golkar di tengah perjalanan satu periode, harus memiliki dasar jelas.

“Ya tapi begini, kalau mau melakukan pergantian di tengah perjalanan satu periode maka itu namanya munaslub kan, nah munaslub itu harus ada dasar. Ya iya dasarnya apa?” tegas Yorrys.

Baca Juga: Kawasan Wisata Ramai, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda: Euforia Masyarakat Mudik Pasca Pandemi

Ia juga menjelaskan beberapa dasar yang menjadi alasan pergantian kepengurusan Golkar.

“Dasarnya tuh biasanya begini, harus ada apakah dia itu mengundurkan diri atau dia kena kasus hukum tetap seperti Idrus, Aziz ya kan, sehingga hak politiknya dicabut. Nah itu kemudian yang ketiga harus ada upaya mosi tidak percaya dari pemilik suara sah di Golkar, yaitu DPD 1, DPD 2, Ormas, Dewan Pertimbangan, pakar, dan Dewan Kehormatan. Ini kan tujuh institusi yang punya hak dalam pemilihan ketua umum Golkar kan,” jelas Yorrys.

“Kalau belum ada, itu terus dasarnya apa? Diketawain orang, kan Golkar ini bukan partai politik baru, jadi matang dalam menghadapi persoalan-persoalan begitu,” tambahnya.

3. Yorrys melihat Airlangga cukup baik dan tidak ditemukan dasar untuk pergantian kepemimpinan

Yorrys mengungkapkan, konsolidasi yang dilakukan Airlangga cukup baik dan tidak ada gejala yang muncul terkait ketidaksenangan terhadap kepemimpinan Airlangga.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan I 2022 Moncer, Puteri Komarudin: Kita Patut Bangga

“Ini kan selama ini belum ada, jadi dasarnya untuk itu tuh apa? Kalau hanya sebatas wacana dan lain, saya pikir itu tidak terlalu menjadi pikiran, karena ya konsolidasi yang dilakukan Airlangga selama ini saya melihat cukup bagus dan tidak ada riak-riak yang muncul dari daerah atau dari pusat tentang ketidaksenangan mereka terhadap kepemimpinan Airlangga” ungkap Yorrys.

Menurut Yorrys, memaksakan untuk melakukan perubahan kepemimpinan di tengah jalan menjadi hal buruk bagi Golkar. “Kedua, jangan kita terbiasa untuk memaksakan mosi kita untuk melakukan perubahan di tengah jalan, karena ini nanti merupakan prosedur buruk bagi Golkar itu sendiri,” pungkasnya. {idntimes}

fokus berita : #Yorrys Raweyai