23 Mei 2022

4 Pulau Dicaplok Sumut, Ketua Golkar Aceh TM Nurlif: Kembalikan Ke Wilayah Administratif Provinsi Aceh

Berita Golkar - Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, Drs. Teuku Muhammad Nurlif SE meminta Pemerintah Aceh untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Aceh yang diklaim milik Provinsi Sumatera Utara. Hal itu disampaikan oleh Nurlif menanggapi Keputusan Mendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021.

Kepmendagri tersebut menetapkan empat pulau yang berada di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

"Empat pulau yang ditetapkan menjadi wilayah Sumatera Utara harus kita pertahankan sebagai setiap jengkal tanah Aceh yang harus diperjuangkan, kembalikan ke dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Aceh." kata Nurlif kepada aceHTrend, Minggu (22/05/2022) di Banda Aceh.

Baca Juga: Innalillaahi! Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fahmi Idris Meninggal Dunia

Dia mengintruksikan kader Golkar Aceh yang berada di pemerintahan untuk memperjuangkan empat pulau itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan wilayah Aceh.

"Saya intruksikan kepada kader Golkar Aceh yang berada di pemerintahan, baik sebagai kepala daerah dan anggota dewan untuk memperjuangkan empat pulau tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan tapal batas wilayah Aceh." tegas Nurlif.

Nurlif menambahkan, konflik perebutan pulau ini bisa menggangu keharmonisan kedua provinsi yang bertetangga ini, dia menyarankan, untuk mencegah keresahan yang berpotensi bisa meluas, maka seluruh pihak perlu memberi dukungan kepada Mendagri untuk segera meninjau ulang dan mendorong pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau tahun 2021.

Baca Juga: 24 Tahun Reformasi, Ginanjar Kartasasmita: Tak Puas! Ada Oligarki dan Kleptrokrasi, Yang Korupsi Menteri, Anggota DPR, Gubernur

"Perlu ada ketegasan bahwa keempat pulau tersebut dipastikan tetap berada dalam Wilayah administrasi Pemerintahan Aceh. Kejadian seperti ini, sepatutnya dengan cermat perlu dicegah untuk tidak terjadi lagi." ujar Nurlif.

Bahkan jika perlu sebut Nurlif, Pemerintah Aceh meminta Pemerintah untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menggeser koordinat empat pulau yang berada dalam Kabupaten Aceh Singkil menjadi pulau di wilayah Provinsi Sumut.

"Kalau perlu ditelusuri saja, biar ada titik terang dan tidak terjadi spekulasi dalam masyarakat, jika terdapat dugaan ada oknum-oknum tertentu yang mencoba-coba atau berpura-pura tidak sengaja menggeser tapal batas antar wilayah." tegas Nurlif.

Namun, diakhir pernyataannya, Nurlif juga mengingatkan agar Pemerintah Aceh tidak hanya menjaga keutuhan wilayah saja, melainkan juga menjamin kesejahteraan warga yang berada di Kabupaten Aceh Singkil tersebut. {acehtrend}

fokus berita : #TM Nurlif