28 Mei 2022

Fraksi Partai Golkar Sentil Proyek Mubazir di Kota Payakumbuh

Berita Golkar - DPRD Kota Payakumbuh Menyentil sejumlah pembangunan Proyek Fisik di daerah itu yang dinilai tidak dimanfaatkan dengan baik dan terkesan sebagai proyek mubazir, DPRD juga menilai perlu adanya penjelasan terkait proyek-proyek itu dari pemerintah daerah, selain itu wakil rakyat di DPRD Payakumbuh mewanti-wanti pelaksana tugas (Plt) Walikota tidak asal melakukan pembangunan seperti yang sudah-sudah atau telah berlalu.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Golkar Kota Payakumbuh dalam Pemandangan Umum terhadap Nota Penjelasan Walikota Payakumbuh tentang RANPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna yang digelar di DPRD Kota Payakumbuh Kawasan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat, Jumat 27 Mei 2022.

Baca Juga: Gantikan Andi Ilham Zainuddin, Politisi Golkar Indriani Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Pangkep

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar melalui Wirman Putra Juga menyebutkan bahwa mereka memperoleh atau temuan bahwa pasar Padang Kaduduak belum ditempati sampai saat sekarang, untuk itu sebagai pertanggungjawaban yang rakyat perlu penjelasan Walikota Payakumbuh.

”Kami memperoleh temuan kalau pasar Padang Kaduduak belum ditempati sampai saat sekarang, kami merasa perlu Saudara Walikota jawab/jelaskan sebagai pertanggungjawaban uang rakyat dan mubazir ini. perlu wanti – wanti agar PLT tidak asal bangun seperti yang sudah. ” Sebutnya.

Selain berpendapat perlu adanya penjelasan terkait nasib pasar Padang Kaduduak, Fraksi Partai Golkar juga menilai perlu penjelasan terhadap aset Daerah tidak dimanfaatkan maksimal lainnya seperti Kanopi Kuliner, Incenerator dan Restoran Inter Nasional Fraksi.

Baca Juga: Meutya Hafid: Soal Keamanan Data Pribadi, Perlu Ada Penguatan Kesadaran Masyarakat

Sementara terkait pendapatan daerah dan realisasinya Fraksi Partai Golkar menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 682.401.082.138,- terealisir Rp. 677.296.933.413,- atau sebesar 99,25%, Dari sisi Belanja Daerah yang dianggarkan Rp.747.200.734.949,- terealiasi Rp 677.726.610.000,- atau 90,60% yang mengindikasikan bahwa belanja telah dilakukan secara efektif dan efisien.

”Untuk audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2021, Alhamdulillah WAJAR TANPA PENGECUALIAN untuk yang kedelapan kalinya.” Sebutnya.

Selain itu Fraksi Partai Golkar juga meminta Pemerintah Daerah agar Organisasi Kemasyarakatan agar dapat diperhatikan karena kondisinya saat ini banyak yang mati suri, dengan memberikan peningkatan baik dalam segi pembinaan maupun dalam segi pendanaan. {dekadepos}

fokus berita : #Wirman Putra