02 Juni 2022

Terkait Vaksin Halal, Darul Siska Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Jalankan Putusan MA

Berita Golkar - Keseriusan pemerintah dipertanyakan dalam menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah mewajibkan untuk menyediakan vaksin halal dalam program vaksinasi lanjutan (booster).

Anggota Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Covid-19 dari Fraksi Golkar Darul Siska mengemukakan, hal tersebut perlu diperjelas dengan menghitung kembali jumlah pembelian vaksin yang direncanakan baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

"Terkait vaksin halal, berapa yang akan dibeli vaksin dari luar negeri dan dari dalam negeri yang direncanakan. Biofarma dan Biotis apakah akan memproduksi sesuai kebutuhan ataukah memproduksi sesuai kemampuan," katanya kepada wartawan, Kamis (2/6/2022).

Baca Juga: Dedi Mulyadi-Desi Ratnasari Punya Peluang Diusung Golkar, PAN, PPP jadi Cagub Cawagub Jabar 2024

Darul mengatakan, semangat menggunakan vaksin halal tidak boleh kendor, lantaran hal ini sudah menjadi putusan MA. Menurutnya, Kemenkes harus membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penggunaan vaksin halal di dalam negeri.

"Supaya tidak lagi ada protes dan dianggap pembangkangan terhadap putusan MA. Kita juga mendorong dari 7 vaksin yang digunakan Kemenkes semuanya sudah mendapat fatwa halal," ungkapnya.

Senada dengan pendapat Darul, Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar Yahya Zaini mengatakan, kekinian tak boleh lagi ada pengabaian terhadap vaksin halal dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga: Gagas Golkar Young Entrepreneur, Akhmad Ma’ruf Maulana Siapkan Modal Usaha Hingga Rp.500 Juta

"Karena tidak ada jalan lain saya kira semua sudah sepakat penggunaan vaksin halal ini sudah merupakan kewajiban. Karena penolakan terhadap vaksin halal merupakan penolakan terhadap putusan sebuah Mahkamah yang diakui keberadaannya sebagai lembaga hukum tertinggi di negara kita," kata Yahya.

Sehingga kata Yahya, ini bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. ia mempertanyakan vaksin halal Sinovac dan Zifivax yang dibeli oleh pemerintah.

"Saya mengapresiasi kepada pemerintah yang telah memasukkan vaksin halal sebagai vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi. Yang saya tanyakan jangan sampai ini hanya dimasukkan ke dalam Keputusan Menteri tetapi tidak dibeli," tuturnya.

Baca Juga: Darul Siska: Pemusnahan Vaksin COVID-19 Kadaluarsa Harus Diawasi Aparat Penegak Hukum

Sebelumnya, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mencatat hanya terdapat tiga jenis vaksin yang telah mendapatkan sertifikasi halal, yakni Sinovac, Zivifax, dan Merah Putih, kata Direktur Eksekutif Ahmad Himawan di Jakarta, Senin (25/4).

"Sependek pengetahuan saya, hanya tiga jenis vaksin halal. Pertama, Sinovac; kedua, Zivifax; dan yang terakhir Merah Putih. Belum ada tambahan lagi yang lain," kata Ahmad dalam keterangan tertulis.

Meski demikian, tambahnya, jika ada tambahan jenis vaksin halal lainnya akan semakin menggembirakan. Artinya, semakin banyak opsi Pemerintah untuk menyediakan vaksin bersertifikat halal.

Baca Juga: Munculkan UMKM Baru, Airlangga Hartarto Ajak Mahasiswa Manfaatkan Kartu Prakerja & KUR

"Jika ada jenis vaksin halal tambahan lagi, YKMI justru semakin senang. Artinya, Pemerintah tidak bisa berkilah lagi untuk menyediakan vaksin halal sebab pilihannya semakin banyak," katanya.

Menurut dia, yang terpenting saat ini bukanlah menambah jenis vaksin halal, melainkan memastikan Pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penyediaan vaksin halal. Pemerintah, tambahnya, harus mendapat tenggat waktu atau deadline untuk melaksanakan putusan tersebut. {suara}

fokus berita : #Darul Siska