03 Juni 2022

Hamka B Kady Dorong Kementerian Desa PDTT Optimalkan Anggaran Agar Tepat Guna dan Outputnya Jelas

Berita Golkar - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mendorong Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2022 agar tepat guna dan outputnya jelas.

Dengan suara lantang, Hamka menyebut jika ada yang tidak jelas hasilnya, lebih baik program itu disingkirkan saja dan tak perlu dilanjutkan.

Hal ini mengemuka saat Komisi V DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen, Irjen, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

Baca Juga: Terkait Vaksin Halal, Darul Siska Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Jalankan Putusan MA

RDP yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022) itu membahas terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 sampai Bulan Mei 2022 dan Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2023 masing-masing Unit Eselon I.

Yang menjadi sorotan Hamka B Kady adalah persoalan belanja non operasional, efektifitas dan fungsi sistem informasi Kementerian Desa, hingga tenaga pendamping serta penggunaan dana desa.

“Untuk Sekjen, tolong dipilah-pilah kembali untuk optimalisasi anggaran bapak. Karena saya tahu persis kegiatan bapak Sekjen bersifat general di Kementerian Desa,” cetus Hamka B Kady.

Baca Juga: Pimpin AMPI Kota Bogor, Sarah Zulfrida Permadi Janji Gaet 3 Ribu Anak Muda Sebelum 2024

Politisi Golkar asal Sulawesi Selatan itu kemudian mempertanyakan terkait belanja non operasional, apakah berasal dari rupiah murni atau ada pinjaman luar negeri. “Jika pakai rupiah murni, kok tidak efektif dan output yang dicapai apa. Apa output dari tenaga pendamping desa itu?” tanyanya.

Selanjutnya Hamka B Kady menyoroti independensi tenaga pendamping desa yang jumlahnya mencapai 35 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Hamka menegaskan pendamping desa yang jumlah tidak sedikit ini jangan sampai disusupi oleh partai politik manapun dan warna apapun.

Pasalnya ia menduga tenaga pendamping desa sangat gampang dibelokkan ke kiri, atau ke kanan. “Tenaga pendamping ini tidak ada warna (partainya). Pendamping Desa tidak boleh mewakili warna apapun. Untung di daerah saya tidak ada yang begitu. Kalau ada pasti saya habisi, kecuali dia sembunyi-sembunyi,” tegasnya.

Baca Juga: Bangga Prestasi dan Kinerja Kemenpora, Hetifah Usulkan Peningkatan Anggaran

Kemudian Inspektorat Jendral Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi juga tak luput dikuliti Hamka. Ia mempertanyakan cara Inspektorat mengendalikan dana desa. Pasalnya hingga saat ini ia belum mendengar hasil audit inspektorat terhadap seluruh dana desa yang ada di Indonesia.

“Saya ingin mengetahui bagaimana cara bapak mengendalikan dana desa. Cara pemeriksaannya seperti apa. Apakah inspektorat turun ke daerah-daerah ataukah nanti terjadi baru diperiksa,” tukasnya.

“Belum pernah saya mendengar bagaimana hasil audit bapak terhadap seluruh dana desa yang ada di Indonesia. Kalau saya yang mau mengetahuinya, tinggal saya kontek BPK,” tekannya lagi. {fajar}

fokus berita : #Hamka B Kady