07 Juli 2022

Hamka B Kady: Indonesia Bangga Punya MRT dan LRT, Sayang Aksi Korporasinya Amburadul

Berita Golkar - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady meminta agar para pemangku kepentingan di bidang kereta api untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi perkeretaapian.

Politisi Golkar asal Sulawesi Selatan ini kemudian mempertanyakan ketidak jelasan aksi korporasi PT KCI, PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta.

“Apakah MRT diberi kewenangan konsesi, konsolidasi keuangannya seperti apa. Penugasannya seperti apa. Bagaimana MRT atau LRT kaitannya dengan KAI. Perjelas semuanya. Apakah berdiri sendiri. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengoperasian MRT, LRT, atau KCI.

 

Baca Juga: Melki Laka Lena Apresiasi Komitmen BP2MI Perjuangkan Nasib Pekerja Migran Indonesia

Apakah ini anak perusahaan dari PT KAI,” tanya Hamka dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan Ditjen Perkeretaapian, Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dirut PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Dirut PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, dan Dirut PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Hamka juga meminta Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan evaluasi terhadap program Public Service Obligation (PSO) serta Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC) sebagai bagian tanggungjawab negara terhadap pelayanan masyarakat utamanya pada sektor perkeretaapian.

“Kereta api adalah transportasi massal yang paling banyak dibutuhkan masyarakat. Jika aksi korporasi ini semua jelas, DPR mudah melakukan pengawasan dan pengendalian. Jika tidak jelas, sulit bagi DPR mengevaluasi kinerja. Intinya aksi korporasi harus jelas,” tegasnya.

Baca Juga: Meutya Hafid Dorong Konten Kreator Lebih Eksploratif Garap Potensi Ekonomi Lokal

Lebih lanjut kata dia, Indonesia bangga punya MRT, LRT. Namun sayang amburadul dalam aksi korporasinya. Dalam rapat ini, Komisi V juga memberikan sejumlah catatan penting bagi pemangku kepentingan di bidang kereta api.

Di antaranya, meningkatkan koordinasi dengan pemda terhadap penutupan perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin, melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk fasilitas perkeretaapian yang ramah terhadap perempuan, lansia dan disabilitas.

Komisi V juga meminta agar para pelaku di bidang kereta api melakukan kajian terhadap pengembangan jaringan perkeretaapian pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi, meningkatkan integrasi dengan moda transportasi lainnya, termasuk di pelabuhan penyeberangan, melakukan kajian terkait rencana pemindahan ibu kota Negara, dan meningkatkan program Padat Karya Tunai (PKT) di sektor perkeretaapian. {sumber}

fokus berita : #Hamka B Kady