14 Juli 2022

Untuk Landasan Kebijakan Pemerintah, Misbakhun Desak BPS Segera Susun Data Neraca Sektor Pertanian Nasional

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun meminta Badan Pusat Statistik (BPS) harus segera menyusun data neraca sektor pertanian nasional untuk menjadi landasan kebijakan pemerintah. Sebab, sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional, sektor pertanian harus dilandasi dengan sistem data komprehensif.

Baca Juga: Pilpres 2024 Masih Lama, Airlangga Hartarto: Masih Banyak Waktu Genjot Elektabilitas

“BPS seharusnya mampu menunjukkan kebutuhan masyarakat dan hasil produk pertanian nasional sehingga pemerintah dapat memperhitungkan kapasitas ekonomi sebelum menyusun kebijakan fiskal,” ujar Misbakhun sebagaimana dilansir Parlementaria, Kamis (14/7/2022).

Adapun data yang dapat dikumpulkan BPS terkait hal itu, antara lain luas lahan pertanian, total produksi pertanian, jumlah ekspor dan impor pertanian, serta neraca pertanian secara umum. Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah harus mendukung BPS melalui afirmasi anggaran. Sehingga, konsolidasi seluruh data dapat terus dilakukan pembaruan dan menunjukkan kondisi terkini.

“Pemerintah jangan sampai hanya memprioritaskan alokasi anggaran terhadap proyek strategis nasional karena sumber perumusannya membutuhkan data yang bersumber dari BPS,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Baca Juga: Milenial Kesulitan Punya Rumah, Puteri Komarudin Minta Pemerintah Susun Skema KPR Bersubsidi

Selama ini, ujar Misbakhun, BPS selalu diberi beban tanggung jawab untuk memberikan informasi dan data yang memadai. Akan tetapi, afirmasi anggarannya kurang maksimal bahkan alokasinya pernah menurun di tahun 2019. Sehingga, kemampuan kelembagaan BPS jangan sampai berkurang karena dukungan anggaran yang tidak cukup untuk melakukan kerja-kerja profesionalitasnya.

“Oleh sebab itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan harus memberikan afirmasi kebijakan fiskal terhadap BPS sebagai lembaga yang selama ini telah menunjukkan kinerja nyata dalam mendukung pembangunan nasional,” tutup Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini. (sumber)

fokus berita : #Misbakhun