16 Juli 2022

Nurul Arifin Ungkap Sejumlah Poin Krusial RUU Perlindungan Data Pribadi

Berita Golkar - Politisi Golkar Nurul Arifin mengngkapkan sejumlah poin krusial RUU Perlindungan Data Pribadi.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin saat menjadi narasumber dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator bertajuk “Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi”, Jumat (15/7/2022).

Keberadaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP memiliki urgensi yang tinggi di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesat.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Dorong Kolaborasi Global Perkuat Ketahanan Pangan

RUU PDP dibentuk dibentuk untuk mengintegrasikan semua kebutuhan dan kepentingan yang ada menyangkut persoalan data pribadi masyarakat Indonesia.

Menurut Nurul, Indonesia sebetulnya telah memiliki peraturan terkait dengan data pribadi. Hanya saja hingga saat ini belum terintegrasi.

"Masing-masing berbicara tentang sektornya," ujar Nurul.

Nurul Arifin menjelaskan, beberapa peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berikutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"Oleh karena itu, pentingnya RUU PDP ini adalah mengintegrasikan semua kebutuhan dan kepentingan yang ada seputar masalah data pribadi," ujar Nurul.

Nurul lantas menyinggung soal jumlah pengguna internet di Tanah Air.

Penetrasi pengguna masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi sehingga diperlukan satu regulasi yang mengatur secara komprhensif mengenai data pribadi.

Merujuk data We Are Social, pada tahun 2022, dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,7 juta orang, pengguna internet mencapai 204,7 juta orang.

Baca Juga: Melki Laka Lena: KIB Itu Terobosan dan Kerja Sama Politik Untuk Pileg, Pilpres Hingga Pilkada

Lalu, pengguna aktif media sosial mencapai 191,4 juta orang dan seluler yang terhubung dengan dunia digital mencapai 370,1 juta seluler.

"Kebocoran data pribadi menjadi salah satu tantangannya. Hal ini telah terjadi Indonesia, baik dari lembaga pemerintah ataupun pihak swasta. Dari kebocoran data tersebut, pelaku yang memiliki data itu akan menyalahgunakan data yang bocor dengan melakukan penipuan, pemerasan, dan tindak kriminal lainnya," ucap dia.

Lebih lanjut, Nurul memaparkan bahwa sejumlah materi yang dimuat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi.

Di antaranya adalah jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, dan pengecualian terhadap perlindungan data pribadi.

Berikutnya, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, pedoman perilaku pengendali data pribadi, kerja sama internasional, peran pemerintah dan masyarakat, penyelesaian sengketa,

"Sampai pada larangan serta ketentuan sanksi bagi pelaku kejahatan berkenaan dengan data pribadi," jelasnya. (sumber)

fokus berita : #Nurul Arifin