09 September 2022

Misbakhun Dukung Perlindungan Para Pelaku UMKM Lewat RUU PPSK

Berita Golkar - Dalam rangka mendorong dan memajukan perlindungan bagi para pelaku usaha UMKM, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mendukung penuh usulan DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang sampai saat ini masih didalam sebuah draft.

“Melalui RUU PPSK ini tentunya sangat jelas kami berpihak kepada UMKM, kami khususnya di Partai Golkar ingin sekali memperjuangkan UMKM ini untuk mendapatkan afirmasi dalam banyak kebijakan, Jadi afirmasi negara tidak hanya dalam sisi anggaran tetapi juga afirmasi dari segi kebijakan karena anggaran bisa bersifat sementara tapi kebijakan akan bersifat permanen,” ujarnya dalam acara WEBINAR “UMKM GOES TO DIGITAL MARKET” di Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa memasukkan afirmasi kebijakan pada tingkat undang-undang ini merupakan sebagai upaya yang serius di mana nanti akan ada peran seluruh stakeholder negara baik itu pemerintah kemudian ada peran sektor fiskal dan moneter.

Baca Juga: Puteri Komarudin Minta BPK dan BPKP Kawal Penyaluran Bansos Hingga Subsidi BBM

Dimana dari sisi moneter nantinya akan ada Bank Indonesia yang selama ini perannya sangat terbukti bisa memberikan dampak lingkungan yang memadai bagi UMKM kita sehingga mereka bisa naik kelas menjadi salah satu penopang kemajuan ekonomi.

“Di dalam undang-undang PPSK kami ingin sektor keuangan sebagai salah satu main faktor dalam menopang kemajuan ekonomi dan UMKM di mana dalam RUU serta keuangan ini akan membahas secara komprehensif dan luas terkait dengan detail penguatan sektor keuangan,” tuturnya.

Baca Juga: Survei SSC Untuk Pilgub Jatim 2024: Popularitas Sarmuji di Posisi Ke-5 Dengan 12,8 Persen

Oleh karena itu, tambahnya, maka RUU ini akan disusun dalam bentuk omnibus law difokuskan pada penyempurnaan regulasi yang sudah ada penataan kembali setelah bentuk kewenangan dan menguatkan koordinasi mekanisme teknis penanganan sektor jasa keuangan yang diatur lebih detail dalam undang-undang RUU PPSK ini. (sumber)

fokus berita : #Mukhamad Misbakhun