Mukhtarudin Ingatkan Pemerintah Mutakhirkan Data BLT BBM Agar Tepat Sasaran

Hal itu disampaikan menanggapi Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi yang mendeteksi adanya exclusion error, atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).

Menurut Mukhtarudin, memutakhirkan data  penting agar subsidi BLT BBM benar-benar terdistribusi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang memang membutuhkan bantuan sosial (Bansos) tersebut.

Baca Juga: Airin Rachmi Diany Tantang Golkar Kuasai 50 Persen DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana Siap

"Oleh karena itu, saya berharap pemerintah memastikan distribusi BLT BBM berjalan cepat, tepat, dan akurat," ujarnya, Kamis, 22 September 2022. 

Diketahui, pemerintah secara total menganggarkan dana Rp 12,39 triliun untuk penyaluran BLT BBM Rp 600 ribu, kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia.

BLT BBM 2022 diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga BBM, mulai dari pertalite, solar, sampai pertamax.

Namun pemerintah menetapkan beberapa syarat penerima BLT BBM, yaitu merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji/upah paling tinggi Rp 3,5 juta per bulan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Baca Juga: Christina Aryani Harap Pengesahan UU PDP Dapat Selesaikan Masalah Kebocoran Data

Selain itu sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun anggota TNI/Polri.

"Validasi data perlu dilakukan, sehingga Bansos yang diberikan bisa tepat sasaran dan tidak menjadikan gejolak di masyarakat," pungkasnya. (sumber)