17 Oktober 2022

Ini Alasan Bambang Patijaya Tolak Rencana Larangan Ekspor Timah Oleh Pemerintah!

Berita Golkar - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya menanggapi soal wacana pemerintah untuk menghentikan ekspor timah. Pria yang kerap disapa BPJ ini, merasa pemerintah harus memahami kondisi soal pertambangan timah sebelum mengambil kebijakan tersebut.

Dengan wacana ini, timah yang sebagai komoditas Bangka Belitung tentu akan memengaruhi perekonomian daerah.

"Ada dua pendapat, pro dan kontra. Ada yang setuju, kalau saya ini masuk tidak setuju dengan pelarangan ekspor. Pengambil kebijakan tidak memahami situasi yang ada pada pertimahan, jadi menggeneralisasi situasi yang mereka lihat pada mineral lain. Itu masalahnya," kata BPJ, Senin (17/10/2022).

Dia menegaskan, perlu dilakukan dan dipahami perbandingan antar mineral seperti timah, nikel dan bauksit. "Perlu diketahui, apa yang disampaikan oleh Menteri BKPM yang bangga dengan hilirisasi nikel dalam memberi nilai tambah, itu tidak masalah, kita apresiasi, memang harus seperti itu. Ingat, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap nikel, itu betul-betul sangat awal sekali, nikel itu baru tahun 2021 dilarang ekspor," jelasnya.

Baca Juga: 16 Ribu Warga Jambi Meriahkan Jalan Sehat HUT Ke-58 Partai Golkar

Dia menilai, pengambil kebijakan tidak paham dengan kondisi yang berada pada pertimahan berbeda dengan mineral lain. "Bahkan Menteri ESDM pun tidak paham. Dia mengatakan timah masih dalam bentuk raw material, enggak paham. Timah itu diekspor dalam kadar 99,9 persen, sudah terjadi industrialisasi. Yang dimaksud Menteri BKPM, upgrade raw material nikel menjadi feronikel, itu kadarnya 20-45 persen. Ada lagi Matte, itu diproduksi oleh Vale Indonesia, kandungan 75-78 persen," bebeer BPJ.

Untuk timah ini sendiri, tambanya, sejak tahun 2003, sesuai kebijakan pemerintah tidak boleh diekpor dalam bentuk pasir.

"Apa yang terjadi industri nikel, itu sudah dijalani sejak tahun 2003, nikel baru tahun kemarin setop ekspor raw materialnya. Menteri ESDM tidak paham. Di dalam negeri sudah ada hilirisasi, tin chemical, tin solder itu ada, semua industri berkembang tanpa difasilitasi oleh pemerintah tentang perkembangan industrinya," kata BPJ.

Menyikapi ini, Komisi VIII DPR RI akan berusaha melakukan pembahasan dan menyampaikan pehamanan ini kepada pemerintah.

"Para menteri ini kan asal ngomong, ini menurut saya, menggeneralisasi tanpa paham apa yang terjadi. Belum soal (pembahasan soal ini, red). Saya mengusulkan kepada pihak-pihak belum mengerti apa yang ada dipertimahan, jangan menambah kekisruhan," tegasnya.

Baca Juga: 10 Ribu Warga Kudus Padati Lapangan Rendeng, Antusias Ikuti Jalan Sehat HUT Ke-58 Partai Golkar

Menurutnya, soal hilirisasi akan beda lagi pembahasannya bila disandingkan dengan larangan ekspor timah. "Kalau izin usaha industri, kebijakan regulasi yang ada tentang pertimahan tidak mendukung terjadi hilirisasi, lalu bagaimana pemerintah meminta hilirisasi dengan menyetop ekspor timah?" ucapnya.

"Ketika orang ekspor timah, maka itu mereka mengikuti harga timah dunia, bayar royalti ketika di bursa. Tapi kalau hilirisasi, misal PT Timah ada tin chemical dijual di bursa JFX, dia bayar royalti, untuk kebutuhan timah industri, bayar lagi PPN 11 persen. Bagaimana serapan dari indusri dalam negeri kalau disetop? Apa yang terjadi kemarin pada sektor minyak goreng, jangan terjadi pada pertimahan," kata BPJ.

Mengenai itu, Penjabat Gubernur Bangka Belitung sekaligus Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, ikut menanggapi.

"Itu hal konstitusional beliau (BPJ, red), pendapat yang baik juga, memang komoditas mineral itu berbeda-beda alur prosesnya. Itu satu sisi kita perlu pertimbangan, namun sisi lain, kita perlu juga pahami cita-cita ideal kita melakukan hilirisasi yang lebih hilir," kata Ridwan.

"Kami memahami bahwa hilirisasi lebih hilir itu adalah meningkatkan nilai tambah dan pembukaan lapangan kerja, serta memperkokoh eksistensi Indonesia sebagai penghasil timah terbesar kedua di dunia," imbuhnya.

Masih dalam Pembahasan

Diberitakan sebelumnya, pemerintah masih melakukan pembahasan wacana larangan ekspor timah. Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, mengatakan tim teknis sudah melakukan pembahasan dengan pihak yang berkompeten membahas kebijakan itu.

"Tuntas belum (pembahasan, red), tapi berproses terus, bahkan hari Sabtu kemarin, kami tim teknis sudah mengumpulkan para pihak yang dianggap berkompeten untuk berkontribusi," kata Ridwan, Senin (17/10/2022).

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM ini mengatakan, pemerintah sedang membahas untuk menentukan langkah-langkah persiapan dari wacana itu.

Baca Juga: 42 Ribu Warga Lutra Padati Lapangan Tamsis, Jadi Peserta Jalan Sehat HUT Ke-58 Partai Golkar Terbanyak

"Semangatnya, kita mau menyesuaikan diri terhadap rencana kebijakan itu, namun penyesuaian diri tidak menciptakan kondisi yang telalu sulit. Kami rencanakan Selasa sore besok ketemu fisik untuk membahas kembali kertas kerja menyikapi larangan ekspor itu," kata Ridwan.

Dalam pembahasan itu, pihaknya akan memberi gambaran mengenai kondisi terkini, serta usulan langkah persiapan apabila larangan ekspor terjadi.

"Untuk melakukan ini itu, kita perlu waktu, perlu biaya, perlu tempat dan perlu investor. Kemarin yang mewakili badan usaha itu AETI, kita sudah mendengar pendapat mereka, data disajikan cukup baik, hanya dari sisi data, kita perlu data akurat dan resmi. Untuk membangun pabrik, didatangkan dalam jumlah berapa banyak, kemudian pabrik di mana, saat ini angka-angka masih kami dalami," jelasnya.

Dia menyakini dalam mendirikan pabrik hilirisasi timah, sumber daya manusia (SDM) di Indonesia sudah mampu. "Sebetulnya SDM kita siap, kuncinya pada waktu dan investor, tapi yang paling menantang dari semua itu adalah penetrasi pasar, gimana kalau kita buat lebih hilir, mau dijual di mana nih?" kata Ridwan. (sumber)

 

 

 

 

fokus berita : #Bambang Patijaya #BPJ