01 November 2022

Tanggulangi Permasalahan Beras, Airlangga Hartarto Minta Bulog Serap Hasil Produksi Petani Lebih Besar

Berita Golkar - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal cadangan beras pemerintah atau CBP yang saat ini dianggap rendah. Menurutnya, Perusahaan UImum Bulog dapat menyerap lebih banyak stok beras seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

"Dengan Perpres, harusnya Bulog bisa menyerap beras lebih besar (untuk CBP). Kita lihat saja kapan realisasinya," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis seperti dikutip Selasa, 1 November 2022.

Menurut Airlangga, aturan tersebut telah memberikan Bulog keleluasaan dan fleksibilitas dalam menyerap beras rakyat. Ia pun optimistis CBP dapat mencapai 1 juta ton pada akhir 2022.

Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin menggelar rapat soal ketersediaan stok beras bersama para menterinya di Istana Merdeka, Jakarta. Ia meminta para pembantu presiden, khususnya pada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, untuk mengecek stok beras nasional yang ada saat ini.

Baca Juga: PAN Wacanakan Duet Ganjar dan RK, Golkar Konsisten Usung Airlangga Hartarto Sebagai Capres 2024

Syahrul mengaku diberi waktu oleh Jokowi satu pekan untuk mengecek kembali faktualisasi data beras bersama para gubernur dan bupati. Sebab, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sebelumnya mengungkapkan pernyataan yang berbeda soal ketersediaan beras.

Syahrul yakin berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, beras nasional saat ini masih cukup. Bahkan dari prognosis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, produksi beras pada 2022 adalah yang tertinggi. 

Ia mencatat hasil panen pada Maret hingga April adalah yang tertinggi, yakni di atas 18,3 juta ton. Selanjutnya pada Agustus hingga Oktober, menurut dia, hasil produksi petani mencapai lebih dari 13 koma juta ton. "Data BPS juga menunjukkan bahwa sekarang stok-stok itu ada 60 persen di tangan rakyat sendiri," ucapnya.

Meski telah menyatakan stok beras aman, Syahrul mengaku Jokowi tetap memerintahkan dia untuk menambah pasokan melalui beras cadangan yang ada di Bulog. Ia pun berjanji akan memastikan penambahan stok itu. "Akan saya kejar dalam waktu yang sangat singkat ini," tutur Syahrul.

Baca Juga: Cen Sui Lan Berikan Bantuan 5 Ton Beras Untuk Warga yang Membutuhkan di Kota Batam

Ia berharap dengan tercukupinya stok beras saat ini, fluktuasi harga pun dapat tertangani. Syahrul bersama bersama Menteri Perdagangan Zukifli Hasan, Bulog, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan bersama-sama mengecek ketersediaan stok beras di lapangan.

"Saya sangat yakin ketersediaan cukup, bahkan data yang ada saat 2022 ini produktivitas lahan yang kita tanami sangat besar. Boleh tanya semuanya kita tidak pernah dengar ada lahan yang puso kan? Tidak pernah ada lahan yang (terdampak) bencana maksimal kan?" kata dia.

Adapun Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok CBP di Bulog pada Oktober 2022 hanya sebesar 673.613 ton. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Rachmi Widiriani mengatakan angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan stok pada periode yang sama tahun lalu. Pada Oktober 2021, stok CBP Bulog mencapai 1,25 juta ton.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah segera menentukan jumlah CBP maupun penyalurannya untuk mengantisipasi ancaman resesi dan krisis pangan secara global. Sedangkan menurut dia, klausul dalam Perpres 125 Tahun 2022  justru melemahkan kewenangan Bapanas karena penetapan jumlah CBP dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri atau kepala lembaga.

Baca Juga: Puteri Komarudin Ingatkan Para Kepala Desa Hati-Hati dan Transparan Kelola Dana, Jangan Tergoda Nyeleweng!

Bhima berpendapat, semestinya jumlah cadangan pangan yang dikelola pemerintah berada dibawah otoritas Bapanas, menimbang hasil rakortas. Sebab Bapanas, kata dia, bukan pelaksana teknis, melainkan pengambil kebijakan utama pangan.

"Jadi sifat dari rapat koordinasi hanya sebagai referensi bukan otoritas keputusan," ujarnya pada Kamis, 27 Oktober 2022.

Bhima mengaku khawatir. Jika mengikuti Perpres 125 Tahun 2022, pemerintah akan menghadapi jalan buntu atau deadlock saat rakortas. Karena, menurut dia, ada ego dari tiap kementerian lembaga, terutama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. (sumber)

 

fokus berita : #Airlangga Hartarto