06 November 2022

PHK Massal Jadi Isu Serius, Mukhtarudin Minta Pemerintah Turun Tangan

Berita Golkar - Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil santer terdengar. Pemicunya lantaran permintaan ekspor anjlok akibat pelemahan ekonomi global. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta agar pemerintah segera cepat turun gunung terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT).

Mukhtarudin mengatakan hal itu merespons PHK massal yang mencapai 73.000 oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Jumlah tersebut termasuk perusahaan yang tak tergabung dalam Apindo.

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun mendorong agar pemerintah dalam hal ini harus harus cepat melakukan antisipasi menggerakkan permintaan pasar domestik. "Ini penting agar bisa menyerap produksi dari perusahaan tersebut. Sehingga kabar PHK massal itu tidak berlanjut," pungkas Mukhtarudin, Minggu, (6/10/2022).

Baca Juga: Airlangga Hartarto Ungkap Dampak Kenaikan Suku Bunga The Fed Bagi Indonesia

Selain itu, Anggota Banggar DPR ini juga meminta pemerintah harus memberikan kebijakan insentif dan relaksasi kepada industri garmen tanah air dan pemerintah agar membuat kebijakan yang dapat meningkatkan permintaan pasar domestik. "Pemerintah perlu memperketat masuknya produk garmen yang ilegal yang masih cukup banyak masuk dan merusak iklim industri garmen dalam negeri kita," pungkas Mukhtarudin.

Untuk diketahui, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun angkat suara terkait isu tersebut. Agus menyebut ancaman PHK massal itu disebabkan oleh tekanan ekonomi global. Meski demikian, dirinya berharap perusahaan tidak merumahkan para buruhnya.

"Kita berharap bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan perumahan (buruh). Kita faham bahwa sekarang ada tekanan terhadap ekonomi global sehingga mempengaruhi pasar atau market global khususnya negara di Eropa di mana produk-produk yang biasanya menjadi primadona ekspor kita sekarang terganggu," kata Agus saat melakukan kunjungan ke Ponpes Darussyifa Al-Fithroh di Kabupaten Sukabumi, Sabtu (5/11/2022).

Baca Juga: Daerah Rawan, Ace Hasan Syadzily Ingatkan Pemkot Bogor Miliki Sistem Deteksi Dini Bencana

Agus mengatakan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan industri tekstil. Secara umum, Agus mencontohkan dua cara yaitu penguatan market secara domestik dan digitalisasi.

"Kita harus mencari cara-cara lain misalnya yang pertama dengan penguatan dari domestik market. Kedua kita harus bisa melakukan efisiensi melalui digitalisasi, sehingga kita mengharapkan tidak ada (buruh yang) dirumahkan," ujar Agus. (sumber

 

 

 

fokus berita : #Mukhtarudin