11 November 2022

Terlalu Banyak Masalah, Ferdiansyah Minta Peralihan Kampus Jadi PTN-BH Dievaluasi

Berita Golkar - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai banyaknya permasalahan di perguruan tinggi perlu diinventarisasi. Salah satunya, keinginan pemerintah membuat seluruh perguruan tinggi negeri menjadi badan hukum atau Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH).

“Padahal kita harus melakukan evaluasi dulu yang menyeluruh. Apakah selama ini yang beberapa perguruan tinggi yang telah berstatus PTN-BH itu oke enggak? Justru (setelah dievaluasi) baru kita berani menyatakan PTN-BH bisa dilanjutkan apabila memenuhi syarat sekian. Kenyataannya kan belum dilakukan (evaluasi) secara menyeluruh,” ujar Ferdi di sela Rapat Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI, Jumat, 11 November 2022.

Dia menyebut kehadiran Panja Perguruan Tinggi Komisi X bertujuan membantu pemerintah, khususnya terkait SDM unggul. Ferdi menilai panja hadir guna membantu pemerintah memberikan kritikan objektif, konstruktif, dan solusi serta rekomendasi yang seyogyanya harus dilaksanakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

Baca Juga: Ilyas Akbar Almadani Ingatkan Pemkab Karanganyar Harus Jadikan Kadus dan Kades Mitra Strategis Pembangunan

“Tujuan dibuat Panja Perguruan Tinggi ini karena kami melihat ketika reses mendapatkan masukan baik formal maupun informal. Maka kami memandang perlu dilakukan pembuatan panja, karena salah satunya menyangkut ada yang kita harus dukung, yaitu Program Pak Jokowi mengenai SDM unggul. salah satunya ada di level perguruan tinggi,” ujar politikus Partai Golkar ini.

Ferdi juga menyinggung soal program prioritas di Kemendikbud, yaitu Kampus Merdeka. Dia mempertanyakan sejauh mana implementasi Kampus Merdeka, baik kebermanfaatan maupun kendala.

“Termasuk mahasiswanya dapat manfaat enggak? Dosennya dapat manfaat enggak? Jangan sampai dari 5,6 juta siswa perguruan tinggi dan 380 ribu dosen sebenarnya yang bermanfaat cuma 1 persen. Buat apa itu menjadi program prioritas? Ini kan artinya tidak bisa dilaksanakan,” tutur dia.

Ferdi menegaskan apabila ada keberhasilan dari program tersebut, tidak bisa dinilai dengan singkat. Terlebih, Kemenkeu telah mewanti-wanti resesi dalam waktu dekat yang berdampak pada efisiensi pada penggunaan anggaran APBN.

“Seandainya pun ada keberhasilan (dari program ini), tidak bisa dinyatakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu kami akan menegaskan seandainya pun berhasil, berhasilnya di mana? manfaatnya seperti apa? Kalaupun gagal, gagal di mana? Konsekuensi logisnya apa?” tutur dia. (sumber)

fokus berita : #Ferdiansyah