18 November 2022

Bantu Petani, Nusron Wahid Desak Kementan Perhatikan Ketersediaan Pupuk Subsidi

Berita Golkar - Masalah ketersediaan pupuk tak hanya menjadi perhatian para petani atau pengusaha di sektor tersebut saja. Namun juga menjadi masalah negara bahkan dunia. Adapun masalah ini juga sempat menjadi perhatian salah seorang anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Golkar, Nusron Wahid.

Nusron menegaskan agar pemerintah dapat menentukan politik subsidi pupuk yang ideal. Nusron menyebut para petani Indonesia semakin kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Apalagi sejak hadirnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan pemerintah agar dapat mempertimbangkan single price dan model subsidi output untuk pupuk di Indonesia. Harapannya, dengan hal ini petani Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pupuk secara mandiri. Juga membantu negara mengatasi ancaman krisis di masa mendatang.

Baca Juga: Ini Alasan Syarif Mbuinga Pilih Keluar Dari Kepengurusan Partai Golkar Gorontalo!

"Kalau kita menggunakan model subsidi output, kita enggak perlu lagi ada isu pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Enggak perlu lagi diutang oleh pemerintah. Enggak perlu lagi para pengecer itu terpaksa harus daftar atau para distributor terpaksa mencari dukungan kanan-kiri untuk menjadi distributor. Saya lebih sepakat kalau pupuk itu memakai single price," ungkap Nusron dalam laman resmi Partai Golkar dikutip Jumat (18/11/2022).

Tak hanya menjadi perhatian Partai Golkar, masalah ketersediaan pupuk ini juga sempat disuarakan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pembukaan KTT G20 2022 di Bali pada Selasa (15/11) lalu. Jokowi menyinggung tentang krisis pupuk yang harus diselesaikan segera agar tak membuat negara semakin suram di 2023.

"Masalah pupuk jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram. Kelangkaan pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius," ungkap Jokowi.

Baca Juga: Yod Mintaraga: Fraksi Golkar Bakal Berjuang Wujudkan Aspirasi Penyetaraan Nilai BPMU SMA/SMK Swasta dan MA

Menurutnya, dunia tengah menghadapi berbagai krisis yang butuh perhatian. Mulai dari pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, perang Rusia-Ukraina, hingga berdampak pada masalah ketahanan panjang dan energi yang mengancam.

"Krisis demi krisis terjadi. Pandemi COVID-19 belum usai, rivalitas terus menajam, perang terjadi. Dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia terutama negara berkembang," ujar Jokowi.

Dalam menghadapi salah satu krisis tersebut, yakni krisis ketahanan pangan, pupuk berperan penting untuk negara. Sebab ketersediaan pupuk yang memadai akan dapat meningkatkan hasil pertanian yang lebih baik, secara kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan pupuk secara mandiri juga membantu petani memenuhi kebutuhan pertanian Indonesia, sehingga dapat membantu negara melewati ancaman ketahanan pangan.

Di Indonesia, ketersediaan pupuk menjadi salah satu tugas penting dari holding BUMN, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Holding ini berupaya mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk di Indonesia demi menjaga stabilitas harga pangan nasional.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Ungkap Pentingnya Solidaritas dan Sinergi Global di Pertemuan Tingkat Menteri APEC

Adapun salah satu yang menjadi bagian dari PIHC ialah PT Pupuk Kalimantan Timur yang resmi didirikan pada 7 Desember 1977 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sejak berdiri, Pupuk Kaltim memproduksi berbagai jenis pupuk. Mulai dari pupuk urea, pupuk NPK, dan amonia.

Berdasarkan data, Pupuk Kaltim menjadi penghasil pupuk terbesar di Asia yang memproduksi 2,98 juta ton/tahun pupuk urea, 350 ribu ton/tahun pupuk NPK, dan 1,85 juta ton/tahun amonia. Bahkan, Pupuk Kaltim tak hanya memenuhi kebutuhan pupuk nasional tapi juga mengekspor ke berbagai negara lain, seperti di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat. Amerika Selatan, dan lain sebagainya.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah, partai, hingga perusahaan dalam mendukung ketersediaan pupuk secara mandiri di Indonesia demi mengatasi berbagai ancaman krisis. Untuk itu, Golkar pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung, mendorong, dan mengawasi adanya ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani Indonesia. (sumber)

 

fokus berita : #Nusron Wahid