19 November 2022

Gelar Pendidikan Politik, Partai Golkar NTB Asah Sensitivitas Sosial Kader dan Publik

Berita Golkar - DPD Partai Golkar NTB mengadakan kegiatan Pendidikan Politik dan Pengaderan. Kegiatan ini dalam rangka menggembleng mental para kader untuk semakin loyal dan komitmen memperjuangkan partai di Pemilu 2024. Fungsionaris dan pengurus partai hadir dalam kegiatan itu.

Ketua DPD Partai Golkar NTB H Mohan Roliskana mengatakan kegiatan ini juga merupakan amanat Undang-Undang. “Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik,” katanya, Sabtu (19/11/2022).

Selanjutnya diharapkan menjadi sarana pendidikan. Tidak hanya bagi kader tetapi juga memberi kesempatan pada masyakarat luas untuk memahami politik dan sadar akan hak dan kewajibannya di depan umum. “Pentingnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik secara maksimal dan pada esensi aktualnya akan dapat memiliki dampak yang sangat baik terhadap masyarakat,” ulasnya.

Baca Juga: MQ Iswara Minta Fungsionaris Golkar Jawa Barat Turun Langsung Beri Manfaat Pada Masyarakat

Secara umum pendidikan politik dan pengaderan, membidik lahirnya kesadaran akan kewajiban dalam memberikan pilihan kepada politik. “Atau kandidat yang benar dan tulus dalam hal kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dikatakannya ada dampak bila partai politik tidak proaktif dalam membangun sensitivitas politik. Di antaranya semakin menurunnya partisipasi politik publik dalam jalannya ajang demokrasi. “Ada penurunan partisipasi publik dalam pemilihan umum dan ini juga akan menyebabkan kondisi politik yang tampaknya tidak sehat dan memungkinkan abstain tinggi karena rendahnya tingkat partisipasi publik,” ujarnya.

Partai Golkar sebagai salah satu partai tertua di Indonesia tidak menginginkan hal itu. Sehingga melalui sarana kegiatan ini ingin terus mendorong sensitivitas politik rakyat dari masa ke masa. “Seperti yang ditekankan dalam ketentuan umum UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,” ujarnya.

Di sana dikatakan ada penekanan agar proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam pendidikan politik. Dengan harapan akhir terwujudnya tatanan demokrasi yang sehat dan lebih baik di masa yang akan datang. (sumber) 

 

fokus berita : #Mohan Roliskana