21 November 2022

Cegah PHK Massal, Lamhot Sinaga Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Harga Gas 7 Industri

Berita Golkar - Komisi VII DPR RI meminta pemerintah merevisi aturan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk tujuh industri demi membantu mereka menghadapi tekanan ekonomi belakangan ini. Revisi juga mereka harapkan bisa mencegah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya belakangan ini.

Saat ini aturan HGBT ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Desember 2020 dan berlaku sejak diundangkan pada 29 Desember 2020.

Jokowi mematok harga gas bumi bagi penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum, termasuk PT PLN (Persero), adalah US$6 per MMBTU. Secara keseluruhan, harga gas tersebut berlaku bagi tujuh golongan industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Nasril Bahar menyoroti soal HGBT. Ia menggunakan istilah 'pasien mati, ambulans belum datang' untuk menggambarkan kondisi industri kaca, keramik, dan sarung tangan karet yang saat ini stagnan bahkan mengalami penurunan produksi.

Baca Juga: Pilgub Kepri 2024, Ahmad Maruf Maulana Tegaskan Golkar Tutup Pintu Koalisi Dengan Nasdem

"Perubahan dan penambahan beberapa industri yang belum ditandatangani oleh Pak Menteri karena masih meminta persetujuan Menteri Keuangan. Saya pikir Menkeu perlu didesak oleh Komisi VII untuk HGBT ini karena saya khawatir kita menuju 2023 ketar-ketir beberapa industri akan PHK, apalagi industri yang berkaitan dan berharap dengan harga gas US$6," jelasnya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Senin (21/11).

Nasril menegaskan pemerintah harus memikirkan gelombang PHK di beberapa industri. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika industri manufaktur yang berbahan bakar gas tersebut terpaksa melakukan PHK.

Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Lamhot Sinaga menanyakan soal implementasi pelaksanaan Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tersebut. "Ada pemberlakuan terhadap industri-industri ini yang tidak sesuai Perpres 121/2020. Kenapa ada pemberlakuan yang sifatnya berbeda antara satu industri dengan industri lain, terhadap tujuh sektor industri yang sudah termasuk," kata Lamhot.

Lamhot tadinya berharap implementasi Perpres Nomor 121 Tahun 2020 bisa membuat tujuh sektor industri tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Namun, ia memaparkan bahwa kapasitas produksi pupuk tak mengalami kenaikan dengan kehadiran aturan tersebut. Justru angka ekspor amoniak dari produsen pupuk yang naik.

Baca Juga: Airlangga Hartarto: Masa Depan Anak-Anak Indonesia Berada di Bahu Pemimpin Bangsa

Merespons hal tersebut, Arifin Tasrif menjelaskan pemerintah melihat unsur subsidi dalam perhitungan HGBT untuk beberapa industri. Harapannya industri-industri, selain Public Service Obligation (PSO), bisa berkembang dan produknya bisa bersaing di pasar domestik dan internasional.

"Realisasi paling banyak untuk PSO itu PLN dan pupuk yang memang menyerap gas paling besar, terutama di sektor kelistrikan. Pupuk ini juga industrinya menanggung misi subsidi, ini juga memberikan kompensasi balance terhadap pengeluaran pemerintah," ujar Arifin.

Lebih lanjut, Arifin menjelaskan realisasi penyerapan gas yang ada pada 2020 hingga 2022 mengalami kenaikan konsumsi pada level 90 persen. Untuk hal itu, ia tengah menanyakan ke Kementerian Perindustrian, termasuk bagaimana dampak non-PSO bisa meningkatkan kinerja dan kapasitas produksi.

Ia juga menjelaskan bahwa memang sedang dilakukan evaluasi untuk penambahan sektor baru yang berhak menerima HGBT. Namun, Arifin menegaskan perlu persetujuan menteri keuangan sebagai pengelola pendapatan pajak dan non-pajak dari sektor migas. (sumber)

 

fokus berita : # Lamhot Sinaga