26 November 2022

Evaluasi Penanganan Korban Gempa Cianjur, Ace Hasan Soroti Mekanisme Distribusi Bantuan

Berita Golkar - Pasca Bencana Gempa dengan Magnitudo 5.6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Senin (21/11/2022) lalu, Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah untuk perhatikan Korban bencana dan pemilihan kondisi terdampak.

Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan, penanganan korban bencana dilakukan jangan hanya pada saat terjadi bencana saja akan tetapi penanganannya juga harus diperhatikan pada saat pemulihan kondisi pasca bencana.

“Penanganan pasca bencana justru sangat penting, dan para korban bencana sangat membutuhkan perhatian dari mulai infrastruktur, sarana-prasarana serta persoalan menghilangkan trauma. Bahkan untuk membangkitkan ekonomi,” kata dia.

Menurutnya, saat ini penanganan korban bencana gempa Cianjur, masih berfokus pada saat penanggulangan kejadian, sedangkan pemulihan pasca bencana belum menjadi perhatian serius.

Baca Juga: Kunjungi Pontianak, Airlangga Hartarto Terpesona Potensi Pariwisata dan Keindahan Sungai Kapuas

Meski demikian, Diah sangat mengapresiasi langkah cepat Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan korban bencana gempa bumi Cianjur di mana semua kementerian/lembaga hingga TNI maupun Polri terjun langsung memberikan bantuan. “Gerak pemerintah sudah cukup baik,dan kami apresiasi, artinya Presiden sudah perintahkan semua untuk segera menangani masalah bencana,” ujar Diah.

Diketahui Komisi VIII DPR RI datang melakukan kunjungan ke kabupaten Cianjur beserta rombongan mitra kerjanya dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang juga ikut dalam peninjauan kebeberapa titik terdampak gempa serta memberikan logistik bantuan untuk para korban bencana gempa.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily yang juga Politisi Partai Golongan Karya (Golkar), mengatakan, persoalan penanganan pasca bencana ini menjadi bahan evaluasi bersama. Manajemen distribusi bantuan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah ataupun dari masyarakat luar harus betul-betul merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Lebih jauh penanganan bencana ini tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang menuju rehabilitasi. Pemerintah daerah harus secara terus-menerus memperbaiki mekanisme distribusi bantuan, termasuk titik pengujian agar betul-betul sampai dan merata,” kata dia. Dilokasi, lanjut Ace, pengungsian harus tersedia WC atau MCK yang layak. Juga pentingnya mekanisme pendataan korban, harus sudah mulai dari sekarang.

Baca Juga: Pemilu 2024, Muhammad Fauzi Masih Jadi Andalan Golkar di Dapil Sulsel III

“Seperti yang disampaikan oleh presiden, untuk memberikan bantuan dana bagi rumah rusak tentu penggunaan dana tersebut harus berasal dari daerah dan siap pakai kalau dalam kondisi tanggap darurat, itu bisa dikeluarkan Tetapi kalau nanti pada saat rehab rekon maka itu harus didasarkan pada data yang akurat sehingga kebutuhan masyarakat betul-betul terpenuhi,” ujar Ace.

Ace mengungkapkan, Komisi VIII DPR RI juga mendorong supaya rumah yang dibangun untuk masyarakat nanti harus tahan gempa, disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pemerintah pusat dan daerah harus merumuskan bersama terutama dalam hal misalnya tempat baru atau relokasi bagi warga.

“Termasuk memastikan jumlah pengungsi yang cukup banyak ini, apakah dalam jangka waktu tertentu, mereka akan tetap tinggal, kemudian misalnya kalau mau kembali ke rumahnya masing-masing, apakah rumah rusaknya tersebut sudah bisa dibangun oleh pemerintah. Nah ini harus kita pastikan dan tentu nanti secara detail Komisi VIII DPR RI dengan teman-teman akan membahasnya,” pungkasnya. (sumber)

 

 

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily