01 Desember 2022

Saluran TV Lokal Tak Dapat MUX, Nurul Arifin Desak Menkominfo Bersikap Adil

Berita Golkar - Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo ) bersikap adil dalam pelaksanaan siaran berbasis digital, sehingga tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh hak informasi.

Nurul menyoroti fakta minimnya jatah multipleksing (MUX) kepada TV lokal saat ini. "Masih banyak TV lokal yang belum bisa siaran digital, karena tidak dapat jatah MUX. Ini harus dibereskan dulu," kata Nurul Arifin, Selasa (29/11/2022).

Menurutnya, berdasarkan laporan di lapangan masih banyak TV lokal yang belum bisa menyiarkan siaran digital lantaran tidak mendapat jatah MUX dari Kemenkominfo. Padahal, Kemenkominfo telah memadamkan TV Analog (analog switch off /ASO) sejak 2 November 2022.

Baca Juga: Mukhtarudin Dukung Pemerintah Ajukan Banding di WTO Soal Larangan Ekspor Nikel Ke Uni Eropa

Nurul mengingatkan kepada Kemenkominfo agar pelaksanaan ASO tidak mempersulit masyarakat, menyusul hilangnya tayangan TV lokal pada siaran berbasis digital. "Masih banyak TV lokal yang belum bisa siaran digital, karena tidak dapat jatah MUX. Ini harus dibereskan dulu," ungkap Nurul.

Pernyataan Nurul tersebut mengacu pada hasil Rapat Kerja Komisi I DPR menyoal evaluasi pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate pada Rabu, 23 November 2022.

Pada rapat kerja tersebut, Komisi I DPR meminta penjelasan Menkominfo Johnny G. Plate terkait pelaksanaan dan evaluasi migrasi ASO penyiaran berbasis digital. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI merekomendasikan 4 poin penting dan mendorong Kominfo untuk melakukan langkah-langkah strategis agar migrasi ASO dapat terlaksana secara menyeluruh.

Baca Juga: Gubernur Ansar Ahmad Terima BI Awards 2022, Implementasi QRIS di Kepri Terbaik se-Sumatera

Salah satu poin yang disampaikan Komisi I DPR RI adalah menyiapkan kebijakan terkait migrasi ASO yang mampu memberikan keadilan kepada semua lembaga penyiaran, termasuk Lembaga Penyiaran Lokal, sehingga mampu menyelenggarakan siaran berbasis digital kepada masyarakat.

"Selain menyiapkan kebijakan yang adil, masih banyak TV lokal yang belum bisa siaran digital, karena tidak dapat jatah MUX. Jadi, ini harus dibereskan dulu" katanya. (sumber)

 

 

 

fokus berita : #Nurul Arifin