20 Desember 2022

Agus Gumiwang Kartasasmita Pastikan Gugatan Ekspor Nikel di WTO Tak Pengaruhi Hilirisasi

Berita Golkar - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mentakan pemerintah telah melakukan banding panel Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi bijih nikel domestik dinilai melanggar ketentuan perdagangan internasional.

“Kita sudah banding. Kita tetap konsisten di sana, belum ada keputusan lain di luar itu,” ujar Menperin di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Desember 2022.

Agus juga memastikan bahwa kasus tersebut tidak berdampak pada proses hilirisasi dan masih menunggu putusan sidang bandingnya. “Sementara ini kita tetap jalan terus dengan program hilirisasi,” tutur Agus.

Baca Juga: Gelar Perayaan Natal, Golkar Jayapura Bakal Undang Ratusan Kader dan Simpatisan

Selain itu, dia pun menilai bahwa gugatan ekspor nikel di WTO tidak berdampak terhadap minat atau tidak inverstor masuk.” Enggak (berdampak terhadap minat investor), kan hilirisasi itu akan membawa investor,” kata dia.

Pemerintah Indonesia telah resmi mengajukan permohonan banding atas putusan panel WTO tersebut. Adapun banding pemerintah Indonesia atas kasus sengketa dengan Uni Eropa tersebut disampaikan ke WTO pada Senin lalu, 12 Desember 2022, seperti dilihat dari pengumuman sengketa dagang WTO.

WTO dalam pengumuman resminya menyatakan Indonesia telah memberitahukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) atas keputusannya untuk mengajukan banding. “Atas masalah hukum dan penafsiran hukum tertentu dalam laporan panel,” tulis WTO dalam pengumuman resmi, dikutip pada Rabu, 14 Desember 2022.

Baca Juga: Christina Aryani Optimis Panglima TNI Yudo Margono Torehkan Kinerja Cemerlang

Dia mencontohkan ada negara adi daya yang menggunakan pajak progresif impor ketika membangun electric vehicle (EV) baterai kepada salah satu negara tertentu. Namun, di saat yang bersamaan ketika suatu negara membangun di negara adi daya tersebut, justru akan memberikan insentif US$ 7.000-8.000. “Jadi sebenarnya ini cara yang ambigu.”

Oleh karena itu, Bahlil melanjutkan, pemerintah Indonesia tidak akan gentar sedikit pun untuk menghadapi urusan ini. “Sampai di lubang jarum pun kita akan hadapi WTO ini. Dan kita harus berdaulat, hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam memberikan nilai tambah,” kata dia.

Bahlil menjelaskan hal itu setelah sebelumnya Wakil Ketua Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji mempertanyakan soal gugatan di WTO tersebut. “Tentang tadi disinggung WTO bagaimana langkah pemerintah menghadapi WTO?” kata dia. Setelah Bahlil menjawab, Sarmuji kemudian mengatakan: “Cocok, memang pantas jadi Menteri Investasi.” (sumber)

 

fokus berita : #Agus Gumiwang Kartasasmita