02 Januari 2023

Hetifah: IKN Nusantara Harus Jadi Tempat Yang Ramah dan Aman Bagi Perempuan

Berita Golkar - Peran perempuan dalam bingkai pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur dibahas dalam Diskusi Urun Pikir yang digagas Gema Kebangsaan.

Diskusi dengan tema IKN dan Transformasi Kalimantan Timur sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Indonesia berlangsung di Universitas Balikpapan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian hadir sebagai pembicara secara virtual mengungkapkan, ada banyak isu perempuan yang menyebabkan posisinya belum setara dengan laki-laki.

Di antaranya seperti kepemilikan lahan, kekerasan seksual, ancaman di transportasi publik, pendapatan, kesempatan bekerja di sektor formal, hingga keterwalilan dalam politik.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Aceh, TR Keumangan Salurkan Bantuan Sembako Untuk Korban Kebakaran Simpang Peut

IKN harus membuka ruang seluas-luasnya untuk menjadi tempat yang aman dan ramah bagi perempuan, tandasnya. Dipaparkannya, jumlah penduduk Kalimantan Timur berdasarkan Survei Penduduk 2020 sejumlah 3,77 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut, tercatat perempuan sebanyak 1.804.40 atau 47,9 persen. Jumlah penduduk ini didominasi usia produktif dimana 21,5 persen Gen X, 27,6 persen Millenials, dan 29,1 persen Gen Z.

Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, menurutnya menjadi modal utama IKN Nusantara, karena menempati posisi ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Hal ini berdasarkan Indikator IPM Kaltim Usia Harapan Hidup (74,61 tahun), Rerata Lama Sekolah (9,84 tahun), Harapan Lama Sekolah (13,81 tahun), dan pengeluaran per kapita (12,12 juta rupiah).

Baca Juga: Penerbitan Perppu UU Cipta Kerja, Airlangga Hartarto: Beri Kepastian Hukum Bagi Investor dan Pelaku Usaha

Dari semua daerah Kabupaten/Kota di Kaltim, Indeks Pembangunan Gender menunjukkan perempuan masih di bawah laki-laki. Lebih jauh Hetifah menyebutkan, IKN Nuantara menggunakan 8 prinsip di antaranya Bhineka Tunggal Ika dan Aman dan Terjangkau.

Sesuai prinsip ini, seharusnya IKN menciptakan ruang yang aman, memperhatikan hak-hak perempuan, termasuk anak perempuan dengan memastikan partisipasi penuh dan efektif bagi para perempuan.

Lalu apa saja hak-hak yang harus diterapkan di IKN? Dijabarkan Hetifah antara lain:

- IKN harus mengadopsi semua tindakan yang diperlukan dari peraturan, perencanaan kota, sosial ekonomi untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

- IKN harus menjamin kesetaraan dalam partisipasi politik perempuan secara penuh serta kesempatan yang sama untuk kepemimpianan di semua tingkat pengambilan keputusan.

Baca Juga: Rahasia Sukses Turun Temurun Keluarga Bakrie, Punya 7 Nyawa Bangkit Dari Keterpurukan

- IKN harus menjadi kota yang bebas dari kekerasan (fisik, psikologis, verbal, material maupun simbolis) terhadap perempuan di ruang publik maupun privat. Dan menjamin kebebasan mobilitas perempuan.

- IKN harus menjamin akses yang layak untuk perumahan, sanitasi, termasuk bagi mereka yang menjadi kepala rumah tangga/orang tua tunggal.

- IKN harus menjadi kota yang memberikan akses setara terhadap pelayanan publik termasuk mempertimbangkan kebutuhan perempuan seperti pengasuhan anak/lanjut usia/penyandang disabilitas, angkutan umum, penerangan umum, fasilitas MCK, tempat kerja dan infrastruktur layak bagi pekerja informal yang kebanyakan perempuan.

- IKN harus menjadi kota yang menjamin kesetaraan kerja, martabat, renumerasi, dan pengakuan atas pekerjaan informal perempuan.

Baca Juga: Bamsoet Dukung Kebijakan Presiden Jokowi Hentikan PPKM

- IKN menjadi tempat perempuan memiliki suara aktif dan tegas dalam proses perencanaan, desain, produksi, penggunaan dan pemakaian ruang publik.

- Kota yang memperhatikan keberagaman perempuan menurut usia, kemampuan fisik, asal-usul, suku, agama, ras, kondisi ekonomi, agama, maupun politik. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan karena tradisi atau kebiasaan sosial.

- IKN harus dapat mensejahterakan perempuan. Di antaranya melalui penyerapan tenaga kerja di IKN harus memprioritaskan perempuan, dan diberdayakan sesuai kompetensinya.

Lalu perencanaan peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan usaha bagi perempuan agar tercapai kesetaraan kesempatan kerja di IKN. Kemudian pembangunan SDM perempuan Kaltim harus menjadi prioritas baik pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Juga: Gagal Dapat Dana Perimbangan Sektor Pariwisata, Sugawa Korry: Kita 'Kecolongan' Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022

Untuk diketahui, diskusi ini diselenggarakan di Kampus Universitas Balikpapan (Uniba) oleh Gema Kebangsaan didukung oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama). Sejumlah nasarasumber hadir.

Ada Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian secara virtual; Rektor Uniba, Isradi Zainal; Dewan AMAN Kaltim, Margaretha Seting Beraan; dan Budayawan Kaltim, Yustinus Sapto Hardjanto.

Adapun peserta yang terlibat dalam diskusi ini mewakili unsur civitas akademika, organisasi masyarakat sipil, pemerhati lingkungan, maupun dunia usaha di Kaltim. Fokus diskusi ini adalah memetakan aspek penting dalam menyiapkan Kaltim sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia.

Selain itu itu juga mendorong peran masyarakat Kaltim untuk ambil bagian dalam transformasi tatanan baru Indonesia, sekaligus memastikan dan mengawal penerapan prinsip-prinsip pembangunan IKN.

Hetifah mengatakan, pemindahan IKN demi menciptakan peradaban baru yang konstruktif dan jangka panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Baca Juga: Melki Laka Lena Gelontorkan Dana Aspirasi Padat Karya Rp.1,2 Miliar Untuk Masyarakat NTT

"Jadi memindahkan IKN bukan berarti memindahkan pula budaya dari Jakarta ke Kaltim, melainkan kita ingin membentuk peradaban baru," ucap Hetifah.

Sementara itu Isradi mengatakan, dalam upaya pembangunan tentu ada dampak positif dan negatif. Diskusi ini tentunya turut membahas menekan dampak negatif tersebut.

"Seperti dari faktor budaya, diupayakan semaksimal mungkin tidak berdampak buruk. Justru sebaliknya kita memberi ruang agar ekspresi budaya yang ada bisa tersalurkan," ujar Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal. Ia mengklaim, Universitas Balikpapan selalu membuka diri, terutama untuk masyarakat adat yang memiliki keluhan terkait pergeseran IKN .

Isradi Zainal tidak ingin ada masyarakat adat yang dirugikan akibat pembangunan IKN Nusantara. "Bahkan kita menginginkan agar keturunan mereka mendapatkan jaminan seperti beasiswa dan lain-lain," ucapnya. (sumber)

 

fokus berita : #Hetifah Sjaifudian