02 Januari 2023

Sambut Baik Perppu Cipta Kerja, Firman Soebagyo: Jika Tak Diterbitkan, Investor Bakal Kabur

Berita Golkar - Firman Subagyo Wakil Ketua Umum Partai Golkar menyampaikan opini akan keluarnya Undang-Undang Ciptakerja yang dinilai penting.

Pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja. Pandangan Anda?

Keputusan Pemerintah mengeluarkan Perppu itu bagus. Karena, memang ada gugatan masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja di MK. Yang digugat itu bukan materinya, tapi prosesnya.

Setelah putusan MK, Pemerintah merevisi dan mengakomodir berbagai masukan. Pemerintah juga merasa ada yang perlu disempurnakan, terutama tentang tenaga kerja dan sertifikat halal.

Tapi, banyak yang mengkritik karena tak ada urgensi mengeluarkan Perppu Ciptaker. Gimana tuh?

Justru, Pemerintah melihat ada urgensinya. Dalam situasi sekarang ini dan menghadapi gejolak ekonomi tahun 2023, Perppu itu penting.

Belum lagi tahun 2023, kita juga menghadapi tahun pemilu dan tahun politik. Maka, kita harus segera melakukan perbaikan ekonomi dengan Perppu tersebut.

Baca Juga: Awal Tahun 2023 Supriansa Tancap Gas, Gelar Sosialisasi UU KUHP

Kalau Perppu tidak dikeluarkan, apa akibatnya?

Para investor yang sudah masuk dan mengacu pada Undang Undang Cipta Kerja, bisa kabur. Para investor juga butuh kepastian hukum.

Kalau tidak diberikan kepastian hukum, maka akan membatalkan investasinya dan itu akan lebih repot bagi Indonesia. Karena itu, Perppu ini adalah sesuatu yang mendesak.

Seberapa mendesak?

Tahun 2023, ada persoalan ekonomi yang diramalkan World Bank maupun IMF, berbagai negara akan mengalami kesulitan. Karena itu, investasi yang sudah masuk menggunakan Undang - Undang Cipta Kerja, kalau tidak dilakukan revisi, mereka akan kabur. Kalau kabur, bagaimana situasi ekonomi kita ke depannya.

Kalau tidak ada investasi, bagaimana dengan pendapatan negara dan pendapatan pajak kita. Jadi, urgensinya di situ. Saya melihat, pertimbangan Presiden sudah tepat ketika mengeluarkan Perppu.

Baca Juga: Bupati Fadia Arafiq Blusukan Tinjau Titik-Titik Pengungsian Korban Banjir Pekalongan

Bagaimana dengan pihak-pihak yang mengkritik Perppu Ciptaker?

Wajar kalau ada yang mengkritik. Namanya sistem demokrasi, siapapun bisa mengkritik.

Kritik itu bukan persoalan ya?

Yang jadi persoalan adalah menjaga situasi nasional tetap aman, dan ekonomi tetap baik. Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah. Sehingga, Pemerintah perlu mengambil keputusan untuk mengantisipasi dampak buruk gejolak ekonomi tahun ini. (sumber)

 

fokus berita : # Firman Soebagyo