13 Januari 2023

Sikap 8 Fraksi Konstitusional, Ahmad Doli Kurnia: DPR Wakili Suara Mayoritas Dalam Sidang Pleno MK

Berita Golkar - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan DPR akan mewakili suara mayoritas fraksi dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) pekan depan terkait sistem proporsional terbuka. Diketahui sebelumnya, 8 dari sembilan partai politik (parpol) parlemen telah menolak sistem proporsional tertutup.

“Bahwa suara yang akan disampaikan menjadi penjelasan pada sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi adalah suara DPR mewakili suara mayoritas, itu tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka,” kata Doli dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

DPR, lanjut politis Golkar ini, sudah sepakat menunjuk Komisi III sebagai tim kuasa mereka untuk menghadap MK. Selain itu, Doli mengatakan 8 fraksi DPR juga akan mengajukan diri sebagai lembaga atau individu menjadi pemohon intervensi dalam perkara di MK itu.

Bahkan, lanjutnya, sebelum menghadapi sidang MK, DPR melalui Komisi II akan membahas terkait polemik sistem pemilu itu dengan para penyelenggara pemilu dan pemerintah. MK sendiri juga akan meminta pendapat pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu dalam perkara itu.

Baca Juga: Nusron Wahid: Porseni NU Jadi Ajang Silaturahmi Warga Nahdliyin

“Nanti akan mengundang penyelenggara pemilu dan juga menteri dalam negeri untuk membahas seluruh persiapan pemilu khususnya termasuk masalah penetapan penerapan sistem proporsional terbuka ini,” jelasnya.

Diketahui, delapan partai politik yang menolak penerapan sistem pemilu tertutup adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang setuju sistem proporsional tertutup.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan pihaknya menghargai sikap delapan parpol yang berbeda pandangan dengan mereka. Meski begitu, dia menegaskan keputusan soal perkara sistem pemilu ada di tangan MK.

“Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah di sembilan hakim MK. Kalau ini saja [sikap penolakan 8 parpol] hanya untuk hore-hore saja,” ujar Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023). (sumber)

 

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia