21 Januari 2023

Firman Soebagyo Bantah Ada Monopoli RUU Kesehatan: Pahami Aturan Baru Bicara!

Berita Golkar - Komisi IX DPR meradang dan menuding Badan Legislasi (Baleg) melakukan monopoli karena pihaknya tidak dilibatkan terkait pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law.

Menanggapi tudingan itu, mantan pimpinan dan anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo menilai apa yang disampaikan anggota Komisi IX bahwa tidak melibatkan mereka adalah tidak benar, mungkin mereka tidak memahami tata cara dan proses penyusunan dan pembentukan UU dan mungkin juga tidak memahami tentang mekanisme dan tata cara pembahasan dimaksud karena memang ada anggota selama ini sangat tidak memahami tata cara pembahasan dan penyusunan UU sebagaimana diatur dalam UU dan tata tatib DPR.

Menurut politikus partai Golkar ini RUU tentang Kesehatan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini adalah hasil kerja Baleg dalam pemantauan pelaksanaan UU  merekomendasikan perlunya dilakukan penyederhanaan dan perbaikan serta pelayanan kesehatan kepada rakyat sebagai amanat konstitusi.

Baca Juga: Hindari Pembelahan Sosial, Indah Putri Indriani Setuju Waktu Kampanye Singkat

Maka Baleg memiliki kewenangan untuk melakukan pernyederhanaan dalam regulasi masih belum menunjukan pelayanan yang lebih baik.

Karena ada beberapa UU overlapping oleh karena itu digunakan metode omnibus louw sudah mempunyai dasar hukumn UU no12 tahun 2012 tentang P3 baru direvisi dengan menormakan motode omnibus louw.

Waketum Partai Golkar ini juga mengingatkan dalam UU satu anggota DPR RI saja punya hak untuk mengajukan dan mengusulkan sebuah RUU atau merevisi UU apalagi UU Kesehatan ini menjadi inisatif Baleg yang anggotanya 70 orang terdiri dari berbagai fraksi dan lintas komisi. “Jadi ngga benar ada monopoli,” ujar Firman sembari tertawa, Sabtu (21/1/2023).

Dari berbagai keluhan masyarakat dan faktanya memang pelayanan kesehatan ini masih banyak masalah. “Oleh karena itu sudah sangat tepat kalau hasil dari pemantauan itu menghasilkan kesimpulan dan merekomendsikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dari berbagai UU yg terkait kesehatan,” katanya.

Firman yang juga Anggota Komisi IV DPR ini mencontohkan salah satu pembahasan dalam RUU ini adalah masalah pelayanan BPJS kesehatan yang menurutnya masih banyak mengalami kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat dan masih terdapat diskriminasi.

Karena itu, lanjut Firman, kesehatan merupakan amanat konstitusi yang harus diperhatikan dan ditingkatkan serta perbaikan dalam pelayanan secara maksimal.

“Sudah selayaknya DPR sebagai penanggungjawab dan pembuat UU, harus ada keberanian untuk menginisiasi revisi tersebut agar mampu memberikan terobosan yang lebih komprehensif dan revolusioner dalam perbaikan dalam pelayanan kesehatan itu,” terangnya.

Baca Juga: Lantik Pengurus di Turki, Jerry Sambuaga: AMPI Harus Go International!

Ia pun berharap bagi belum paham bahwa RUU ini masih penyusunan dan final pembahasannya nanti setelah disahkan menjadi RUU inisatif DPR maka DPR bersurat kepada presiden dan setelah itu presiden akan mengeluarkan surpres dan disertakan DIM (daftar isian masalah) dan akan menunjuk menteri terkait sebagai pembantu presiden untuk mewakili presiden untuk membahas bersama DPR, nah disitulah nanti melalui rapat Bamus akan menetapkan alat kelengkapan DPR mana akan ditunjuk imtuk pembahasan di tingkat satu bersama pemerintah dan bisa jadi karena mitra kerja kementerian kesehatan adalah Komisi IX maka tidak menutup kemungkinan komisi IX akan ditunjuk untuk mambahas RUU tersebut.

“Jadi tidak ada monopoli. Harusnya dipahami dulu aturanya baru komentar jadi rasanya kurang elok?,” kelakar Firman.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago dari F Nasdem mengaku kesal dengan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang terkesan memonopoli RUU Kesehatan Omnibus Law yang kini pembahasannya tidak mengikutsertakan Komisi IX DPR RI sebagai mitra yang seharusnya adalah tupoksi dari komisi tersebut.

“Ngawur Ini, Omnibus Kesehatan kok dimonopoli Baleg? Kesehatan mitra Komisi IX kok tidak diajak bicara, ada apa? kata Irma kepada wartawan, Kamis (19/1/2023). (sumber)

 

fokus berita : #Firman Soebagyo