Petani Tak Bisa Beli BBM Untuk Alsintan Pakai Jerigen, Lamhot Sinaga Sentil BPH Migas
21 Maret 2023
Berita Golkar - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Lamhot Sinaga dan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIgas) bersinergi menggelar sosialisasi capaian kinerja dan penyuluhan regulasi BPH Migas 2023 dengan topik Sinergi BPH Migas dan DPR RI, di Hotel Ayola Doloksanggul, Humbahas, Sumatra Utara, Selasa (21/3/2023).
Sekretaris BPH Migas, Alfon Simanjuntak mengatakan bahwa BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan cadangan BBM nasional dengan prinsip menciptakan keterjangkauan harga BBM, khususnya bagi pelanggan kecil dan pelaku UMKM.
"Kami berharap masyarakat dapat menggali dan memahami apa itu fungsi BPH Migas serta menyampaikan fungsi manajemen BPH Migas kepada masyarakat agar berkeadilan sesuai Nawacita Presiden Jokowi, yaitu BBM satu harga di seluruh Indonesia," ujarnya.
Analis Humas BPH Migas, Narcicy Makalaw menyebut fungsi sosialisasi Migas untuk memberikan pemahaman dan edukasi kegiatan hilir migas kepada masyarakat secara langsung, terutama penyediaan dan distribusi BBM. "Tugas kami memberikan pemahaman kepada masyarakat soal distribusi BBM, kemudian menjaga agar penyaluran BBM bisa berjalan dengan tepat sasaran kepada masyarakat," ucap Putra.
Baca Juga: Abdul Wahab Tahir Optimis Golkar Kota Makassar Bisa Raih 10 Kursi DPRD di Pemilu 2024
Ia menjelaskan, dalam hal penyaluran BBM pihaknya masih terkendala dalam bentuk pengawasan untuk mengurangi celah pelanggaran pengguna BBM subsidi di lapangan.
"Soal keadilan BBM satu harga sudah diberlakukan agar pendistribusian BBM tepat sasaran. Namun pengawasan pemanfaatan BBM bersubsidi terkendala dalam pengawasan antara Pemda dengan pusat. Akibatnya celah pengguna BBM subsidi yang tidak tepat sasaran karena kurang efektif dalam pengawasan dan penindakan," ungkapnya.
Staf Ahli Bupati Humbahas Aliafzan Sihotang menyebut, kegiatan sinergitas BPH Migas dengan DPR RI dapat bermanfaat bagi masyarakat Humbahas secara khusus di Kecamatan Pakkat ,Parlilitan dan Tarabintang yang terbilang jauh dari SPBU.
Aliafzan berharap BPH Migas dan DPR RI dapat membantu pemerintah mewujudkan pembangunan kebutuhan penambahan kuota BBM bersubsidi, BBM JBT dan BBM JBKP dan gas elpiji.
Lamhot Sinaga dalam sambutanya menyebut, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memperoleh pemahaman fungsi BPH Migas atas capaian kinerja khusus dalam menjamin penyaluran dan ketersedian BBM untuk masyarakat. "Sosialisasi ini diinisiasi BPH Migas,dan sengaja saya undang agar memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada masyarakat di Dapil Sumut II secara khusus masyarakat di pinggiran Danau Toba," sebutnya.
Lamhot mengungkapkan ia menerima keluhan masyarakat di Humbahas soal sulitnya mendapatkan BBM subsidi untuk keperluan alat mesin pertanian. "Masyarakat tidak bisa beli BBM memakai jerigen. Kita minta solusi ke BPH Migas agar petani tidak terkendala menjalankan usahanya," harap Lamhot.
Menurut Lamhot Sinaga, sedikitnya SPBU dan jauhnya jarak tempuh masyarakat untuk mendapatkan BBM sangat membebani, terutama petani dan pelaku UMKM di 4 kabupaten di kawasan Danau Toba.
"Saya melihat pengaturan jarak dan rasio SPBU mempengaruhi jalur distribusi BBM masih tidak ideal. Hal itu dilihat dari jarak tempuh dalam kecamatan dengan SPBU. Artinya, kondisi itu masih dialami oleh masyarakat di tingkat kecamatan dalam kabupaten dan antar kecamatan lainya," bebetnya.
Apabila kondisi itu dibiarkan, Lamhot menggambarkan dampak multi efek secara khusus untuk produktivitas pertanian masyarakat dan keberlangsungan industri kecil masyarakat.
"Apabila regulasi untuk mendapatkan BBM subsidi sulit akan berdampak pada hasil produksi pertanian dan juga industri kecil. Padahal hasil komoditi hortikultura dari Humbahas mensuplai kebutuhan pasar daerah lainya. Demikian juga halnya dengan industri rumah tangga akan menerima dampak dalam konsistensi produksi," ujarnya.
Baca Juga: Aswin Parinduri Sambut Baik Keputusan Wabup Madina Atika Azmi Utammi Gabung Partai Golkar
Wakil Ketua Umum Kosgoro 1957 hadir guna menawarkan solusi atas kondisi yang dialami oleh masyarakat dengan mempermudah jalur birokrasi BBM subsidi.
"Kita prihatin bila masyarakat mengalami kondisi itu, sehingga mempengaruhi aktivitas layanan pertanian dan usaha mikro. Oleh sebab itu, bila dimungkinkan pihak PT Pertamina lebih menegaskan fungsi atas menerbitkan sebuah regulasi serta mensosialisasikan regulasi kepada pihak pihak terkait, sehingga masyarakat petani dan pelaku usaha kecil dan menengah untuk beli BBM ke SPBU tidak mengalami kesulitan," tutupnya. (sumber)
fokus berita : #Lamhot Sinaga
