Dicecar Soal Keberpihakan Anggaran Oleh Endang Maria Astuti, Mensos Risma Menangis

30 Maret 2023

Berita Golkar - Menteri Sosial, Tri Rismaharini tidak bisa menahan air mata saat mengikuti Rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos pada Selasa, 28 Maret 2023 lalu. Rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos disiarkan secara live melalui akun YouTube DPR RI.

Ada dua agenda penting yang dibahas dalam rapat tersebut. Agenda pertama membahas tentang pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023.

Kemudian agenda kedua adalah tentang isu-su aktual lainnya di ranah Kementerian Sosial. Tri Rismaharini mengawali penjelasannya dengan memperlihatkan perbandingan anggaran Kemensos di tahun 2022 dan 2023.

"Jika kita bandingkan, di luar bansos BLT BBM dan BLT Minyak Goreng, kami memiliki anggaran Rp79.343.061.416.000 di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023, anggaran kami Rp78.179.586.686. Sehingga ada penurunan sebesar Rp1.163.474.730.000," ujar Mensos Risma.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Cara Negara Bikin Petani Tetap Terus Miskin

Dampak dari penurunan anggaran di tahun 2023 membuat jumlah penerima bansos harus dikurangi. Salah satu bantuan sosial yang dipangkas adalah PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara).

Target penerima dari PENA turun dari 8.500 penerima manfaat (PM) menjadi 7.500. Indeks bantuan juga ikut turun mulai dari Rp6 juta per PM menjadi Rp5 juta per PM.

Anggaran untuk bansos PENA turun dari Rp85.462.576.000 menjadi Rp49.126.760.000. Mirisnya, hingga saat ini bantuan sosial tersebut belum bisa tersalurkan karena masih dalam kondisi diblokir oleh Kemenkeu. Bukan cuma PENA, ada sejumlah program Kemensos lainnya yang anggarannya juga masih diblokir.

Baca Juga: Dico Ganinduto Paparkan 6 Program Unggulan Kabupaten Kendal, Apa Saja?

Berikut 8 kegiatan utama Kementerian Sosial yang diblokir oleh Kementerian Keuangan:

1. Program PENA

2. Pemberdayaan KAT

3. Bantuan Kelompok Masyarakat (Bansos kearifan lokal)

4. Bantuan Masyarakat (honor kegiatan dan bansos keserasian sosial)

5. Bantuan kebencanaan (bantuan stimulan pemulihan sosial)

6. Honor Pendamping PKH

7. Honor TKSK

8. Belanja Pegawai.

Baca Juga: Robert Kardinal Beri Bantuan Untuk 90 KK Korban Kebakaran di Kompleks Pasar Baru

Tak main-main, total anggaran yang diblokir mencapai Rp412 miliar. Sontak kondisi tersebut menuai keprihatinan dari DPR RI Komisi VIII. Salah satu anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti kemudian angkat suara untuk menyampaikan keprihatinannya.

"Saya sedih melihat anggaran diblokirnya itu kok terlalu banyak. Ini bener enggak Bapak Presiden itu memperkuat Kementerian Sosial. Kalau mau diperkuat ya janganlah diblokir, ini anggaran untuk orang yang tidak mampu," kata Endang.

"Kenapa harus diblokir, kenapa yang diperbesar justru rumah-rumah yang ada di Komisi V. Padahal program RST untuk membantu orang tidak mampu, mereka menunggu bantuan tetapi anggaran diblokir oleh Kemenkeu," sambungnya lagi.

Baca Juga: Indah Putri Indriani Upayakan Desa Wisata Rinding Allo Punya Sistem Mitigasi Bencana

Endang Maria Astuti mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Padahal tertulis dalam amanat UUD 1945 bahwa Indonesia perlu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Mendengar pernyataan tersebut, Tri Rismaharini tidak bisa menahan air matanya. Pasalnya Risma tahu betul perjuangan Kemensos dalam membuka blokir anggaran tidak mudah. Mereka bahkan sampai harus rapat hingga pagi buta untuk memperjuangan hal itu.

"Kami berusaha berjuang karena pengalaman kemarin yang terus terang yang saya takut kalau temen-temen itu salah administrasi. Jadi kita kerja sampai jam pagi kenapa karena hanya waktu satu bulan gitu. Kami mohon doanya saja saya juga semuanya," jawab Mensos Risma. (sumber)

 

fokus berita : #Endang Maria Astuti #Tri Rismaharini