Soal Pembentukan Provinsi Tapanuli, Lamhot Sinaga Janji Moratorium Pemekaran DOB Segera Dicabut

20 April 2023

Berita Golkar - Masyarakat merindukan segera menetasnya Keresidenan Tapanuli sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Tapanuli. Penantian lahirnya DBO itu disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Lamhot Sinaga.

Namun, Lamhot Sinaga menyebut impian masyarakat Tapanuli terganjal UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana moratorium pemekaran DOB belum dicabut karena berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. "Sejatinya, DOB Provinsi Tapanuli idealnya harus terbentuk dengan pertimbangan bahwa daerah Tapanuli salah satu daerah kantong kemiskinan di Sumut," ujarnya di sela-sela acara resesnya di wilayah Tapanuli, Rabu (19/4/2023).

Kata Lamhot, moratorium itu lahir karena adanya pro kontra di masyarakat bahwa pemekaran adalah kepentingan elite dan lainnya. Kemudian, pada akhir 2022 Badan Legislasi (Baleg) DPR mewacanakan pencabutan moratorium DOB, khususnya untuk daerah yang sebelumnya telah diatur di Ampres (amanat presiden) pemekaran, termasuk di dalamnya pembentukan Provinsi Tapanuli dan Kepulauan. 

Baca Juga: Andi Achmad Dara Optimis Partai Golkar Kembali Berjaya di Pemilu 2024

“Merujuk dokumen Ampres itu, keputusan Baleg sepakat mencabut moratorium awal Januari 2023. Akan tetapi, alasan pertimbangan pelaksanaan Pemilu sedang berjalan maka moratorium tetap," kata Lamhot.

Selain kondisi keuangan negara, alasan penundaan pencabutan moratorium DOB juga berkaitan dengan penataan Dapil untuk calon dewan kabupaten, provinsi dan pusat untuk kabupaten kota yang tergabung dalam Protap. Setelah Pemilu selesai, moratorium dicabut, baru kemudian dilanjutkan untuk pemekaran, khususnya daerah-daerah yang sudah pernah terbit dokumen Ampresnya,” papar Lamhot.

Lamhot meminta kepada masyarakat di kawasan pinggiran Danau Toba selalu objektif menerima informasi terkait pembentukan Provinsi Tapanuli. "Saya berharap agar masyarakat bersabar dan bersatu dan saling memberikan informasi yang positif soal pemekaran. Jangan menciptakan riak riak baru yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pemahaman ke masyarakat," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar ini mengingatkan masyarakat jangan berlomba-lomba mempertontonkan tindakan yang di dalamnya terbalut kepentingan lain di rencana pembentukan Protap. "Semua elemen masyarakat, elite politik, tokoh agama, tokoh adat agar tetap mengawal Protap dengan menahan diri ,jangan sampai bercerai-berai dan saling menjatuhkan," pungkasnya. (sumber)

 

fokus berita : #Lamhot Sinaga