14 Februari 2018

Berita Golkar - Ada beberapa pasal yang perlu dicermati dari sudut pandang produsen rokok, regulasi ini infonya mulai berlaku sejak 8 Januari 2018 mengenai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2017 tentang ketentuan impor tembakau dari sudut pandang dari produsen rokok, seperti :

(1). Bahwa setiap pabrik rokok yang ingin mengimpor tembakau, harus melampirkan bukti bahwa telah menyerap tembakau dari hasil petani local.
(2). Kewajiban menyerap tembakau lokal hanya dibebankan kepada perusahaan pemilik API-P (Angka Pengenal Importir-Produsen) sementara untuk importir umum (perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir-Umum) tidak dicantumkan kewajiban yang serupa.
(3). Pihak pabrik rokok harus menyerap tembakau lokal dulu baru kemudian pabrikan boleh mengimpor tembakau.
(4). Ada tiga jenis tembakau yang terkena aturan yaitu tembakau jenis virginia, burley, dan oriental. Produksi tembakau virginia dan burley di Indonesia sangat sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional.

Bagaimana dengan sudut pandang petani tembakau lokal melihat Permendag No 84 tahun 2017 ini ? Sudut pandang petani tembakau lokal berpendapat bahwa kebijakan import tembakau yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menyulitkan para petani tembakau lokal sehingga akan merugikan hasil panen tembakau para petani tembakau lokal, kebijakan import tembakau perlu pembatasan agar produksi tembakau lokal bisa diserap oleh pabrik rokok.

Demikian juga sudut pandang dari para petani cengkeh lokal relatif sama dengan sudut pandang dari pabrik rokok, saat ini Indonesia masih mengalami defisit tembakau, jika industri hasil tembakau mengurangi atau bahkan menghentikan proses produksi karena kekurangan bahan baku karena maka akan memengaruhi serapan cengkeh yang menjadi bahan baku rokok kretek, pangsa pasar rokok kretek mengusai sekitar 94% pangsa pasar rokok di Indonesia.

Harapan bagi para petani tembakau lokal, para petani tembakau lokal dan pabrik rokok adalah agar peraturan menteri perdagangan yang mewakili pemerintah jika mengeluarkan peraturan tentunya dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah di bidangnya harus mengutamakan kepentingan umum, untuk kesejahteraan seluruh rakyat, demi kepentingan Negara agar semua pihak mentaatinya dan tentunya tidak bertentangan dengan UU yang ada di NKRI.

Indonesia saat ini merupakan salah satu produsen tembakau dan juga konsumen rokok terbesar di dunia. Produksi tembakau Indonesia saat ini menempati peringkat kelima terbesar dunia dengan total produksi sekitar 200 ribu ton daun tembakau tahun 2017. Demikian juga dalam hal konsumsi rokok, Indonesia menempati peringkat keempat dunia setelah Cina, Rusia dan Amerika Serikat. Tingginya konsumsi rokok telah memberikan keuntungan besar bagi perusahaan rokok dan mengantarkan pemilik-pemilik perusahaan rokok menjadi orang-orang terkaya di republik ini.

Negara juga harus memperhatikan bagaimana dengan kesejahteraan petani tembakau lokal, adanya peraturan menteri perdagangan tentu tidak lepas dari adanya tanggung jawab negara untuk mensejahterakan petani tembakau lokal agar tanaman tembakau yang ditanam oleh petani tembakau lokal, hasil panennya bisa diserap oleh pabrik rokok.

Tonny Saritua Purba, Aktivis Praja Muda Beringin (PMB) dan Fungsionaris Partai Golkar Kota Bogor

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya