03 April 2018

Berita Golkar - Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang mewajibkan importir menanam bawang putih, memang diniatkan agar Indonesia tidak terus-terusan menjadi sasaran pasar semata, adanya kewajiban importir untuk menanam bawang putih 5% dari alokasi impor.

Tahun 2018 ini Kementerian Pertanian telah menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) komoditas bawang putih sebesar 450.000 ton, sedangkan realisasi importasi bawang putih di tahun ini tergantung kepada Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Menurut data yang ada di Kementan bahwa kebutuhan Indonesia untuk komoditi bawang putih mencapai 500 ribu ton per tahun, sementara produksi bawang putih dari petani lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% sampai 30%. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa petani engan menanam bawang putih, seperti :

1. Komoditi bawang putih tidak bisa ditanam seperti bawang merah, kalau bawang merah menggunakan lahan yang sifatnya tidak spesifik tetapi menanam bawang putih harus spesifik seperti lahan harus memiliki suhu tertentu agar bisa di tanami bawang putih. Bawang putih dapat tumbuh baik di dataran tinggi 700 meter di atas permukaan laut (dpl).

2. Masalah benih bawang putih, saat ini sangat sedikit petani penangkar benih bawang putih karena jika petani penangkar memproduksi benih bawang putih, sangat sedikit petani yang mau membelinya.

3. Harga benih bawang putih lebih mahal dari harga produk bawang putih yang dipanen petani karena benih bawang putih harus mendapatkan perlakuan khusus agar tidak rusak seperti dari sisi pertanaman kemudian sertifikasi dan tempat penyimpanannya.

4. Hasil produk bawang putih yang dihasilkan petani di dalam negeri kalah saing dengan produk impor. Hal ini membuat petani lebih baik beralih menanam sayuran atau komoditi hortikultura lainnya lain yang tidak diimpor dan yang menguntungkan buat petani dari sisi harga jual karena harga bawang impor lebih murah dari harga bawang putih lokal.

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertanian salah satunya adalah berupaya untuk mengembalikan eksistensi pertanian bawang putih di Indonesia sedangkan Kementerian Perdagangan tentu berusaha untuk menjaga stabilitas harga bawang putih di pasaran.

Tentu harus ada keseimbangan untuk mewujudkan itu dengan adanya kebijakan impor bawang putih. Keseimbangan harus diikuti dengan rencana penanaman karena kalau tidak ada penanaman bawang putih maka impor bawang putih selalu ada setiap tahun.

Saat ini import bawang putih masih diperlukan sebagai sebuah solusi, kalau tidak impor maka mau dari mana mendapatkan komoditi bawang putih ? Adalah hal yang wajar jika Kementan memproteksi petani di Indonesia terkait produk pertanian apapun, termasuk bawang putih. Ranah Kementan memang bicara bagaimana meningkatkan produksi agar tidak selalu mengandalkan impor.

Tapi, terkait dengan ancaman kelangkaan bawang putih, saat ini perlu koordinasi yang lebih mendalam antara Kementrian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Importir dan petani. Ada hal-hal yang harus dipertegas agar kelangkaan bawang putih bisa teratasi, tetapi program kedaulatan pangan juga bisa berjalan.

Tonny Saritua Purba, Aktivis PMB dan Fungsionaris Partai Golkar Kota Bogor

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya