24 Juli 2017

Saat ini relatif fungsi, tugas dan wewenang sebagai seorang politisi (anggota DPR) sudah "bias". Fungsi anggota DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam membuat undang-undang, membahas tentang RUU terkait APBN yang diajukan oleh presiden dan melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan UU dan APBN.

Tugas dan wewenang anggota DPR seperti menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada Presiden, mengangkat dan menghentikan anggota komisi yudisial, memberikan pertinbangan kepada Presiden, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada komisi Yudisial yang berkaitan calon hakim agung yang akan ditetapkan oleh presiden, memilih tiga hakim konstitusi yang selanjutnya akan diajukan kepada presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR memiliki beberapa hak seperti hak interpelasi untuk meminta keterangan dari pemerintah tentang kebijakan yang penting, strategis, yang bisa berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, hak angket untuk menyelidiki terkait pelaksanaan undang-undang yang memiliki dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang diduga menyinpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hak menyatakan pendapat terkait kebijakan pemerintah

Pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dugaan presiden/wakil presiden melakukan pelanggaran atau saat presiden/wakil presiden tidak lagi memenuhi dalam memangku jabatannya. Jika diperhatikan fungsi, tugas dan wewenang DPR sangat jelas anggota DPR tidak ada ruang dan tempat untuk berperan sebagai konsultan perencanaan anggaran APBN/APBD, sebagai pejabat yang menyerap anggaran APBN/APBD, sebagai pihak vendor apalagi sebagai pengusaha.

Selama KPK berdiri sejak tahun 2002 hingga saat ini dominan penyimpangan yang terjadi khususnya kasus korupsi dalam penyerapan dana APBN/APBD adalah karena relatif anggota DPR tidak melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya yang sudah ada di dalam UUD 1945.

Sudah saatnya peran dan tanggungjawan kembali kepada UU yang sdh ada, sebisanya hindari pekerjaan yang dilarang, fokus kepada fungsi, tugas dan wewenang. Inilah secara umum penyebab terjadinya kasus pidana terutama kasus korupsi di negara yang kita cintai ini.

Buat saya sebagai generasi muda, ada beberapa pembelajaran yang bisa saya ambil buat saya dan buat kita semua sebagai calon pemimpin masa depan adalah jangan pernah menyalahkan orang tua. Kekeliruan yang dilakukan orang tua kita sebagai peringatan agar ada sikap baru nantinya. Dan yang paling utama adalah generasi muda selalu minta dukungan dari orang tua untuk mendukung kita, serta kita selalu mau belajar untuk menggali potensi diri, membangun diri agar berfikir ideologi demi kepentingan anak cucu. Serta bersikap sebagai negarawan karena regenerasi sebuah kepastian jika saatnya tiba kita sudah siap secara mentalitas, wawasan dan keterampilan dalam hal leadership.

Tonny Saritua Purba (Fungsionaris Partai Golkar Bogor dan Aktivis Praja Muda Beringin (PMB))

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya