03 Agustus 2018

Berita Golkar - Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Firmandez meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar segera menuntaskan segala hal terkait Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA). Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini, keberadaan BPMA selama ini tidak jalan, sehingga hak-hak Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas (Migas) tidak terpenuhi.

“Sangat kita sayangkan, malah saya dengar pembentukan manajemen BPMA saja sampai sekarang belum rampung. Selama ini juga berkantor di Kementerian ESDM di Jakarta, bukan di Aceh. Ini tidak jalan, pemerintah pusat kita minta tidak menggantung BPMA, karena ia merupakan amanah UU No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh,” jelas Firmandez.

Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar ini berharap, peralihan kewenangan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas ke BPMA bisa dituntaskan, sehingga Aceh bisa mendapatkan haknya sebagai kompensasi dari perdamaian pasca konflik. “Intinya kita ingin BPMA berjalan, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM harus menyiapkan anggaran, regulasi serta kebijakan-kebijakan yang perlu untuk beroperasinya BPMA,” lanjut H Firmandez.

Firmandez menambahkan, BPMA mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Aceh. BPMA bisa melakukan kontrak-kontrak Migas dengan perusahaan dalam negeri dan multinasional. “Agar hak-hak Aceh di bidang Migas ini bisa terwujud, kita minta pemerintah segera menyempurnakan manajemen dan regulasi BPMA, agar bisa segera bekerja maksimal,” pungkasnya. [kontributor Aceh]

fokus berita : #Firmandez


Kategori Berita Golkar Lainnya