03 Agustus 2018

Berita Golkar - Firmandez meminta Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengambil participating Interest (PI) 10 persen dari PT Medco E&P Malaka yang mengelola Blok A Migas di Aceh Timur. H Firmandez menjelaskan ketentuan itu adalah hak daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral No.37 tahun 2016.

“Bila jatah ini tidak diambil dalam kurung waktu tertentu sebagaiman diatur Pemern ESDM tersebut, maka perusahaan pengelola blok A Migas di Aceh Timur dalam hal ini PT Medco bisa menawarkannya ke BUMN, kan sayang kalau hak daerah ini diambil nasional,” ujar Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI ini, Jumat, (3/8/2018).

Firmandez melanjutkan, kontraktor wajib menyampaikan penawaran tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah ditunjuk Gubernur sesuai Pasal 8 ayat (3) Permen ESDM No.37 tahun 2016, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan Gubernur. Penyampaian itu dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas.

“Jika BUMD tidak menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu itu, maka PI 10 persen kepada BUMD dinyatakan tertutup, lalu kontraktor menawarkannya kepada BUMN. Ini yang perlu diperjelas sekarang, apakah daerah dalam hal ini Pemerintah Aceh dan pemerintak Kabupaten Aceh Timur sudah mengambil PI 10 persen ini, atau jangan-jangan ini sudah diambil BUMN,” lanjut Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini.

Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar ini mendorong Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Timur berparisipasi aktif dalam PI 10 persesn tersebut, karena itu merupakan hak dari daerah atas kepemilikan sumber daya minyak dan gas di wilayahnya masing-masing.

Selain itu kata Firmandez, berdasarkan Permen ESDM tersebut, penawaran PI 10 persen dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor dan pengembalian pembiayaan diambil dari bagian BUMD tanpa dikenakan bunga, dapat dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dan jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

“Jadi PI 10 persen ini harus diambil, karena ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Migas. Ini harus diperjelas dari sekarang, karena kalau nanti sudah Blok A di Aceh Timur itu sudah produksi, maka akan susah menghitungnya. Kita tidak ingin PI 10 persen ini jatuh ke BUMN,” pungkas Firmandez. [kontributor Aceh]

fokus berita : #Firmandez


Kategori Berita Golkar Lainnya