06 Agustus 2018

Berita Golkar - Jika gugatan pihak kompetitor dikabulkan, maka cagub Lampung terpilih Arinal Djunaidi terancam tidak bisa dilantik. Persoalan itu serius, terlihat dari sikap KPU yang sampai sekarang belum menetapkan Arinal meski selisih perolehan suara Arinal dengan kompetitor lebih dari 12 persen.

Dari 17 Pilgub yang digelar serentak, ada 6 Pilgub yang berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Satu di antaranya Pilgub Lampung. Pada 9 Juli lalu, KPU Lampung mengumumkan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia sebagai pemenang dengan 37,7 persen. Tapi, dua paslon lain tak terima dengan hasil tersebut. Tiga hari berselang, mereka melayangkan gugatan ke MK dan menuding Arinal-Chusnunia melakukan kecurangan dan politik uang.

Untuk diketahui, Pilgub Lampung diikuti 4 pasang calon. Nomor urut 1 Herman HN-Sutono yang diusung PDIP. Nomor urut 2 Ridho Ficardho-Bachtiar Basri sebagai petahana yang diusung Demokrat, Gerindra, PPP dan PAN. Nomor 3 Arinal Junaidi-Chusnunia Chalim yang diusung Golkar dan PKB. Nomor urut 4 Mustofa-Ahmad Jajuli yang diusung Nasdem, PKS dan Hanura.

Hasil rekapitulasi KPU Lampung menyatakan pasangan Arinal-Chusnunia sebagai pemenang dengan memperoleh 37,7 persen. Posisi kedua Herman-Sutono dengan 25,73 persen, ditempati ketiga Ridho Ficardho-Bachtiar dengan 25,46 persen. Di posisi buncit, Mustofa-Ahmad dengan 11,04 persen.

Sudah dua kali MK menggelar sidang perselisihan hasil Pemilu, tanggal 26 dan 31 Juli lalu. Di sidang pertama agendanya pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Sidang kedua pembacaan jawaban dari pihak termohon dan mendengarkan keterangan pihak terkait seperti KPU Lampung dan Bawaslu. Sidang dilanjutkan dengan pembahasan perkara dan pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 6-8 Agustus. Selanjutnya, MK baru membuat putusan 9-15 Agustus mendatang.

Kuasa hukum paslon Ridho-Bachtiar, Ahmad Handoko mengatakan pihaknya tinggal menunggu hasil putusan MK. Prinsipnya, pihaknya menghormati putusan MK apa pun hasilnya. "Kita tunggu saja hasilnya apakah sidang bisa berlanjut atau tidak. Kami berharap sidang berlanjut dan MK mengabulkan permohonan kami yaitu mendiskualifikasi paslon nomor 3 dan pemungutan suara ulang," kata Handoko saat dikonfirmasi.

Dia bilang, pihak yang terlibat dalam praktik politik uang adalah kepala desa, ketua RT serta ketua RW. Pihak-pihak itu diduga terlibat membagi-bagikan uang, sarung dan barang lain seraya mempengaruhi masyarakat. Menurut Handoko, sebenarnya banyak orang yang menerima politik uang berupaya melaporkan ke Panwas setempat. Namun, masyarakat tidak melanjutkan lantaran mendapat ancaman balik serta intimidasi.

Atas dasar adanya praktik politik uang yang gencar, pasangan Ridho-Bachtiar memohon agar MK mendiskualifikasi paslon Arinal-Chusnunia yang memperoleh suara terbanyak. Selain itu, Handoko memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Provinsi Lampung. "Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," kata dia.

Kuasa kukum Arinal-Chusnunia, Andi Syafrani menyampaikan empat poin dalam sidang sebelumnya. Pertama, MK tidak berwenang mengadili dan memutus permohonan pemohon karena dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak terkait dengan kewenangan MK. Menurut Andi, permohonan untuk mendiskualifikasi adalah kewenangan Bawaslu. Dan Bawaslu sudah memeriksa tuduhan pelanggaran Pemilu yang dituduhkan kepada kliennya.

Keputusannya, Arinal-Chusnunia tidak melakukan pelanggaran politik uang. Kedua, tidak ada satupun dalil yang diajukan pemohon terkait hasil akhir perolehan suara atau setidaknya sesuai perolehan suara pemohon baik di level TPS maupun dalam perhitungan suara di setiap tingkat hingga ke provinsi. Andi juga mengatakan, dua pemohon yang mengajukan gugatan ke MK tidak memiliki legal standing karena selisih perolehan suara lebih dari 1 persen.

Sebagaimana dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan. "Oleh karenanya beralasan secara hukum bagi MK untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya," katanya. Pihak KPU Lampung dan Bawaslu juga menyampaikan hal serupa. Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing karena selisih suara lebih dari 1 persen seperti diatur Undang-undang. [rmol]

fokus berita : #Arinal Djunaidi


Kategori Berita Golkar Lainnya