08 Agustus 2018

Berita Golkar - Legislator Golkar Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses DPR menemui konstituennya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (8/8/2018). Anggota Komisi XI DPR itu mendiskusikan persoalan dana desa dengan ratusan kades di kantor bupati Probolinggo. "Kepala desa harus memahami sistem pelaporan, sistem akuntabilitas dan bagaimana mereka menyusun rancangan anggaran dengan baik," kata Misbakhun.

Dalam kesempatan itu, Misbakhun bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar workshop bertema Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes. Ada 325 kepala desa, lima lurah dan 24 camat se-Kabupaten Probolinggo ikut hadir. Misbakhun menambahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas.

Tujuannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Menurut Wakil rakyat asal Pasuruan itu, Jokowi punya komitmen tinggi dan konsisten menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Buktinya, jumlah alokasi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Misbakhun lantas memerinci peningkatan dana desa dari tahun ke tahun. Pada 2015, alokasi dana desa mencapai Rp 20,7 triliun.

Jumlahnya lantas naik pada 2016 menjadi Rp 46,98 triliun. “Tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun, dan tahun 2018 lebih kurang Rp 61 triliun," kata Misbakhun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu pun berjanji untuk terus memperjuangkan penambahan alokasi dana desa, terutama daerah pemilihannya di Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo.

Misbakhun mengaku sudah menyampaikan hal itu secara langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Waktu bertemu Bu Menkeu, saya sampaikan bahwa dana desa khusus untuk dapil Jatim II bisa ditambah. Tugas saya bagaimana dana desa meningkat di daerah pemilihan saya," tegasnya [kontributor Jatim]

fokus berita : #Misbakhun


Kategori Berita Golkar Lainnya