11 Agustus 2018

Berita Golkar - Jumat (10/8/2018) pagi kemarin, Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menempuh Sidang Terbuka Promosi Doktor di Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Dalam Sidang Terbuka itu, Doli mempertahankan disertasi berjudul “Reinterpretasi Nilai-Nilai Kekinian: Kebangkitan Pancasila Pasca Reformasi (Studi Model Pelembagaan Ideologi).

Dalam disertasinya Doli memaparkan sejak awal reformasi, Pancasila dinilai jauh dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan saja tidak lagi menjadi nilai-nilai yang menjadi pegangan di tengah masyarakat, namun sebagian masyarakat pun tidak lagi memahami atau bahkan tidak hafal kelima sila itu.

"Pancasila menjadi kehilangan makna. Pada level negara pun juga terjadi kekosongan kebijakan mengenai Pancasila. Sejak dimulainya era reformasi pada 1998, baru tahun 2011 negara memulai kembali menghidupkan wacana akan pentingnya Pancasila, termasuk konsensus bangsa lainnya," ujarnya, Sabtu (11/8/2018).

Namun, dia menilai kekosongan yang selama itu telah memberikan dampak sangat berbahaya bagi masa depan NKRI. Kohesivitas kebangsaan sesama anak bangsa melemah, potensi konflik sosial meluas, politisasi identitas menguat, dan kesenjangan ekonomi melebar. "Situasi itu semakin diperparah dengan adanya gerakan ekspansi dari ideologi-ideologi lain," kata dia.

Fenomena itulah yang berdasarkan teori Dimensi Ideologinya Mostafa Rejai dalam bukunya “A Political Ideologies: Comparative Approach” disebut terjadinya kemunduran (decline) Ideologi Pancasila. Rejai juga mengemukakan bahwa sesungguhnya sebuah ideologi takkan pernah mati. Yang terjadi adalah kemunduran, dan pada saatnya akan mengalami kebangkitan kembali (resurgence).

Dalam konteks membangkitkan kembali Pancasila, kata Doli yang harus dilakukan adalah melakukan pelembagaan ideologi Pancasila pada bidang politik, pendidikan, ekonomi, melibatkan generasi milenial, dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Itu yang disebut metodologi baru dalam mengarusutamakan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk melakukan tugas-tugas pelembagaan itu, Doli memandang perlu dibentuk lembaga negara baru yang termaktub dan keberadaannya dijamin konstitusi negara, disebut DEWAN PANCASILA. "Sebuah lembaga negara, bukan unit presiden, badan, atau lembaga yang dibawah atau sub ordinat pemerintahan atau rezim. UKP-PIP yang sekarang menjadi BPIP belum punya kewenangan cukup dan tugas, pokok, serta fungsi yang lengkap," jelasnya.

Selama menjalani S3, Doli dibimbing 3 orang promotor: Prof Dr Arry Bainus, MA; Prof Dr Rusadi Kantaprawira; dan Muradi SS, MSi, MSc, PhD. Sidang Terbuka itu dipimpin langsung Dekan FISIP Unpad, Dr R Widya Setiabudi Sumadinata. Hadir pula sejumlah tokoh nasional seperti Dr Akbar Tanjung, Ferry Mursyidan Baldan, Musa Rajekshah, Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Wagirin Arman. [sindonews]

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia


Kategori Berita Golkar Lainnya