11 Agustus 2018

Berita Golkar - Sebagai koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla dan pemenang kedua pada Pemilu 2104 silam, Partai Golkar sepertinya tidak mempunyai peran penting dalam menentukan kadernya pada Pilpres 2019 mendatang. Hal tersebut terungkap setelah Joko Widodo meminang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin untuk mendampinginya pada Pilpres di tahun 2019.

Padahal sebelumnya nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sempat digadang-gadang untuk menjadi calon wakil Presiden Jokowi. Sudah diprediksi sebelumnya bahwa kepemimpinan Airlangga tidak akan membawa partai berlambang pohon beringin hitam tersebut ke arah lebih baik. Bahkan, Airlangga tampaknya telah puas sebagai relawan Golkar Jokowi (Go-Jo).

Akibatnya, sejumlah kader Golkar pun dibuat kecewa dengan sikap Airlangga yang dinilainya tidak cakap dalam melakukan lobi-lobi politiknya. Bahkan, pada Pipres kali ini Partai Golkar disejajarkan dengan partai gurem pendukung Jokowi.Akibatnya, sejumlah kader senior pun dikabarkan bakal melompat ke Partai Berkarya.

“Belum hilang dalam ingatan kita Pilpres 2014 silam adalah pil pahit bagi Golkar. Meski sebagai pemenang Pemilu kedua, Partai Golkar tidak bisa mengusung kader terbaiknya bertarung pada kontestasi Pilpres. Dan kejadian serupa terulang kembali pada Pilpres 2019 mendatang, Golkar harus kembali bernasib sama. Jokowi lebih memilih Maruf Amin ketimbang Airlangga,” ujar pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Adi Suparto, Sabtu, (11/8/2018).

Adi menilai, partai pengusung Jokowi tidak rela bila Airlangga menjadi Cawapres. Karena bila Jokowi-Airlangga menang di Pilpres 2019, tentunya pada Pilpres 2024 Airlangga sudah memiliki bekal untuk menjadi RI krena Jokowi tidak bisa maju kembali pada periode berikutnya.

“Dan pengusung Jokowi tentunya tidak rela bila Golkar harus kembali berkuasa. Dan proses inilah sebagai bentuk pengkerdilan partai Golkar secara perlahan,” kata Adi.

Menyeret NU Kedalam Politik Praktiis

Adi pun menyayangkan sikap Jokowi yang dinilainya inkonsisten dalam setiap mengambil kebijakan. Politik identitas yang selama ini terus mendapatkan pertentangan dari partai pendukung Jokowi ternyata tidak berlaku pada Pilpres 2019. Hal itu terjadi dengan diseretnya Maruf Amin yang juga tokoh ulama ini masuk kedalam politik praktis.

Menurutnya, politik praktis kembali menyeret NU untuk larut pada kontestasi 5 tahunan di negeri ini. Khittah 1926 yang dicetuskan pada saat Muktamar Situbondo tahun 1984, seolah menjadi bias arti.

Lebih menyedihkan lagi “penghinaan” Jokowi dan koalisinya terhadap NU. Rais Aam Syuriah yang seharusnya menjadi Maha Guru bagi Nahdliyyin, yang kalamnya seharusnya menjadi fatwa, dipaksa hanya menjadi cawapres. Mengkerdilkan NU yang hari ini menaungi 100 juta lebih jamaahnya.

“Padahal posisi Rais Aam dalam konteks sosial bernegara seharusnya lebih daripada itu, sebagai guru bangsa sebagai pengayom umat di republik yang heterogen ini,” ujarnya.

Lanjut Adi, Khittah 1926 seharusnya menjadi acuan bagi warga NU baik struktural maupun kultural untuk menegaskan kembali NU sebagai jamiyyah diniyah ijtimaiyah. Dan memberi kebebasan bagi jamaahnya dalam memilih saluran politik, yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan karakter ahlussunnah wal jamaah annahdliyyah.

“Tentunya, kita tidak tega melihat orang nomor wahid di NU nantinya harus bedebat di atas panggung, menjadi sorotan atau bahkan mungkin jadi bahan tertawaan,” ucapnya. [kontributor Jakarta]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya