23 Agustus 2018

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Ace Hasan Syadzily angkat bicara soal vonis Pengadilan Negeri Medan terkait dugaan penistaan agama oleh Meiliana yang mengeluhkan 'volume azan' di Masjid Tanjungbalai Sumatera Utara pada 2016 silam. Kasus itu telah diputuskan PN Medan yang memvonis Meiliana 18 bulan penjara.

Menurut Ace, masalah seperti yang menimpa Meiliana harusnya dapat diselesaikan dengan musyawarah. "Azan berbeda dengan pengeras suara azan. Ketidaknyamanan gara-gara kerasnya suara azan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Tak seharusnya dibawa ke ranah hukum," sesal Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) itu.

"Seharusnya, kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Bukankah kita mengedepankan pendekatan kerukunan? Dan kekeluargaan lebih didahulukan daripada pendekatan hukum yang sifatnya rigid," papar politisi Golkar asal Banten itu.

Meski demikian, Ace Hasan juga mengimbau publik untuk menghormati keputusan hukum yang sudah ditetapkan. Jika ada pihak yang keberatan, sebaiknya disampaikan juga melalui ranah hukum. "Namun, hakim telah menjatuhkan vonis. Apapun keputusan hakim harus dipatuhi. Kita harus hormati hukum. Kalau Meiliana tidak puas dengan keputusan itu, masih ada upaya hukum yang bisa dilakukannya," pungkas Ace. [netralnews]

fokus berita : #Ace Hasan


Kategori Berita Golkar Lainnya