24 Agustus 2018

Berita Golkar - Politikus Partai Golkar Idrus Marham telah mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Sosial (Mensos) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengungkap tiga pertimbangan dirinya meninggalkan Kabinet Kerja. "Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral maka saya mengajukan pengunduran diri sebagai Mensos kepada bapak presiden dengan beberapa pertimbangan," ujar Idrus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Pertimbangan pertama, ungkapnya, untuk menjaga kehormatan Presiden Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kedua adalah, agar tidak menjadi beban bagi Presiden dan tidak mengganggu konsentrasi bapak presiden dalam tugas sehari-hari yang tidak ringan. Jadi kalau misal saya tersangka dan masih ini itu, tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima," kata Idrus.

Ketiga, sambung dia, sebagi warga negara yang taat hukum saya sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. "Dan sekaligus saya ingin berkonsentrasi ya mengikuti proses hukum yang ada di KPK sesuai aturan yang ada dan sebaik-baiknya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan menjerat tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan terhadap para tersangka. "Kami melihat fakta-fakta baru yang berkembang dalam penyidikan untuk mencari pihak-pihak lain yang bertanggung jawab dalam kasus PLTU Riau-1," ujar Febri, Jumat (24/8/2018).

Namun, Febri belum merinci siapa pihak-pihak yang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab dalam proyek senilai USD 900 juta ini. Febri hanya mengatakan pihak KPK sudah menemukan adanya aliran dana sebesar Rp 4,8 miliar yang masuk ke pihak-pihak tertentu. "Jadi KPK mendalami hal tersebut untuk memastikan lebih rinci karena ada dugaan penerimaan sekitar Rp 4,8 miliar yang sejauh ini sudah kami identifikasi dalam kasus ini," terangnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, di antaranya Menteri Sosial Idrus Marham, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto. Lalu, Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang.

Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut.

Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni Saragih sempat mengungkap peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya. [liputan6]

fokus berita : #Idrus Marham


Kategori Berita Golkar Lainnya