24 Agustus 2018

Berita Golkar - Idrus Marham menjadi menteri pertama di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi tersangka KPK. Idrus baru beberapa bulan menjabat menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri karena maju di Pilgub Jatim 2018. Uniknya, Idrus menjadi tersangka kasus yang bukan berasal dari tupoksinya sebagai menteri sosial.

Ia terbukti terlibat kasus dugaan suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 yang berkaitan dengan kader Golkar Eni Maulani Saragih yang dekat dengannya. "Kemarin sudah pemberitahuan penyidikan, berarti kan tersangka," ujar Idrus mengakui di Istana Merdeka, Jumat (24/8). Kasus ini berawal saat Eni Saragih terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, 13 Juli 2018 lalu.

Wakil Ketua Komisi VII itu diduga menerima suap Rp 4,8 miliar dari Blackgold Natural Resources Limited. Eni juga diduga mempengaruhi manajemen PLN agar Blackgold bisa ikut dalam proyek PLTU Riau-1 tersebut. BlackGold Natural Resources adalah perusahaan tambang batu bara, anggota konsorsium PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sebagai kontraktor di proyek PLTU Riau-1, bersama perusahaan asal Tiongkok, China Huadian Engineering Co. Ltd.

PLTU Riau 1 dijadwalkan beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada 2024. Kapasitasnya sebesar 600 MW. PLTU ini akan dibangun di Kecamatan Penarap, Indragiri Hulu, Riau. Nilai investasi proyek PLTU Riau 1 mencapai USD 900 juta atau Rp 12,87 triliun. Idrus, disebut mengetahui aliran dana terkait kasus tersebut dan diduga pernah mengikuti sejumlah pertemuan dengan sejumlah pihak terkait proyek senilai USD 900 juta itu.

"Kami juga sampaikan terhadap Idrus. Kami dalami terkait pertemuan dengan tersangka (Eni dan Johannes) dan pihak lainnya. Dan juga bagaimana pembicaraan (mengenai proyek PLTU Riau-1) saat itu," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (20/7/2018). Selain itu, Idrus juga diketahui mengenal baik kedua tersangka, Johannes dan Eni. Bahkan, Idrus sempat mengaku sudah menganggap Eni seperti adiknya sendiri.

"Jadi ini semua teman saya. Pak Johannes, saya juga teman, sudah lama kenal. Ibu Eni apa lagi, itu adik saya. Kemudian siapa lagi memang saya kenal," kata politikus Golkar asal Pinrang itu usai diperiksa 26 Juli 2018 lalu. "Bahasanya, kalau Eni (saya panggil) Dinda, kalau Eni panggil saya Abang. Kalau Pak Kotjo saya panggil Abang, Pak Kotjonya juga," imbuhnya.

Selama kasus ini berlangsung, Idrus sudah tiga kali memenuhi panggilan KPK. Akibat kasus ini, Idrus memutuskan mundur dari jabatannya sebagai menteri sosial dan mundur dari Partai Golkar. "Sebagai bentuk tanggungjawab moral, saya mengajukan mundur diri sebagai mensos. Pertimbangannya, menjaga kehormatan Presiden sebagai pemimpin yang komit dalam pemberantasan korupsi," kata Idrus di Istana Merdeka, Kamis (24/8). [kumparan]

fokus berita : #Idrus Marham


Kategori Berita Golkar Lainnya