25 Agustus 2018

Berita Golkar - Saya pun sampai geleng-geleng kepala melihat keberanian Mahatir Muhammad menekan rasio hutang Malaysia terhadap PDB dengan langkah yang cukup agresif. Keberanian dan patriotisme Mahatir itu melampaui usianya.

Rabu lalu (22/8/2018), semua media merilis, Perdana menteri Malaysia yang usianya nyaris satu abad itu, membatalkan mega proyek yang dibiayai China dengan nilai 20 miliar US$ atau sekitar Rp.290 triliun untuk bangun proyek East Coast Rail Link (ECRL) dan proyek pipa gas alam di Sabah.

Saat ini, posisi rasio utang Malaysia terhadap PDB-nya adalah 50,1%. Secara teori, tidak boleh lebih dari 60%. Di Indonesia, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara juga memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB karena dianggap masih aman.

Tentu dengan rasio utang yang tinggi terhadap PDB (50,1%), maka Malaysia saat ini sangat hati-hati dalam mengelola fiscal dan moneternya. Namun saat ini, Malaysia masih confidence karena utangnya 97% berdenominasi ringgit. Artinya Malaysia tak begitu getas oleh dampak global yang sewaktu-waktu terjadi secara tiba-tiba.

Kepada media Mahatir katakan, tak ingin Malaysia menjadi negara yang gagal bayar terhadap China. "Saya yakin China tak ingin melihat Malaysia jadi negara bangkrut," begitu kata Mahatir kepada Reuters, yang dirilis Detik News pada Selasa (21/8/2018).

Alih-alih membantu saat krisis, China malah jadi rentenir saat neara-negara yang dibantu mengalami gagal bayar. Contohnya Srilanka. Negara ini pernah menerima bantuan China. Namun ujungnya apes. Cerita gagal bayar utang terhadap China memang sering menjadi pembahasan menarik.

Salah satunya seperti dialami negara Sri Lanka. Bantuan yang diberikan China malah berujung buntung karena Sri Lanka malah harus merelakan pelabuhan dan bandara miliknya untuk dikelola China. Pada 2017 Sri Lanka harus merelakan pelabuhan tersebut kepada China karena tidak mampu membayar utangnya pada negara tirai bambu itu.

Keputusan tersebut dilakukan dengan menandatangani kontrak untuk melayani perusahaan milik negara China selama 99 tahun. Pasalnya, Sri Lanka tercatat memiliki utang sebesar US$ 8 miliar kepada China. Bila dihitung, untuk membayar ULN kepada China dan negara lain akan menghabiskan 94% dari produk domestik bruto (PDB) Sri Lanka.

Saat ini, utang luar negeri pemerintah ke Cina terus meningkat. Data Bank Indonesia, utang Indonesia ke Cina meroket hingga 74 persen pada 2015. Pada 2014, total utang RI ke Cina adalah US$ 7,87 miliar. Angkanya melesat menjadi US$ 13,6 miliar pada 2015. Pada 2016, utang ke Cina menjadi US$ 15,1 miliar di 2016 dan US$ 16 miliar per Januari 2018.

Hingga akhir Januari 2018, posisi total utang luar negeri RI adalah US$ 357,5 miliar. Pada 2010, posisi utang luar negeri berada di angka US$ 202,4 miliar. Utang ini bersumber dari pinjaman pemerintah, bank sentral dan pihak swasta.

Kepada TEMPO (4/2018), Ekonom Institute For Development of Economics and Finance atau Indef M. Rizal Taufikurrahman mengingatkan, pemerintah agar mampu mengelola utang dengan baik. Sebabnya empat negara gagal membayar utang ke China karena strategi pembangunan infrastrukturnya yang masif. Empat negara yang gagal membayar utang adalah Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka dan Pakistan. Konsekuensinya beragam mulai dari mengganti mata uang menjadi Yuan hingga menukar pelabuhan dengan utang.

“Keberanian Mahatir adalah upaya menyelamatkan Malaysia dari jebakan utang dari negara rentenir seperti China. Keberanian Mahatir, mengajari Indonesia, bagaimana semestinya melepaskan negara dari jerat hutang. Begitupun belajar dari Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka dan Pakistan.”

Abdul Hafid Baso, Penulis adalah Kader Muda Golkar & Ketua PP AMPG

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya