25 Agustus 2018

Berita Golkar - Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI Idrus Marham dicegah berpergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, surat permintaan pencegahan Idrus sudah dilayangkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham. "Kayanya sudah. Saya lupa tanggalnya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Jakarta, Jumat malam (24/8/2018). 

Pencegahan ini lantaran Idrus sudah berstatus tersangka suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1. Ia diduga bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menerima hadiah atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

Dalam aturannya, KPK berhak mencegah seseorang tersangka berpergian ke luar negeri. Hal ini penting guna menghindari adanya hambatan saat pemeriksaan sebagai tersangka dalam penyidikannya. Sebab, banyak kejadian dimana para tersangka kabur ke luar negeri.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengaku sejauh ini belum menerima surat permintaan pencegahan atas nama Idrus Marham. "Belum ada surat dari KPK yang meminta pencegahan," kata Agung. [rilis]

Diketahui, Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulana Saragih menerima hadiah atau janji dari pemilik Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek pembangunan PLTU Riau 1.

"Dalam proses penyidikan KPK ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 dengan satu orang sebagai tersangka yaitu IM (Idrus Marham) selaku Plt Ketua Umum Partai Golkar periode November sampai Desember 2017," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konfrensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Idrus menurut KPK diduga menerima janji sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan Johanes Kotjo bila Purchase Power Agreement (PPA) atau jual beli pembangunan mulut tambang Riau 1 berhasil dilakukan oleh Kotjo. Basaria mengatakan, Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang oleh Eni dari Johanes Kotjo. 

"IM juga diduga berperan mendoromg agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) atau jual beli pembangunan mulut tambang Riau 1," ungkapnya. Atas perbuatannya, Idrus disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau pasal 64 ayat (1) KUHP. [rilis]

fokus berita : #Idrus Marham


Kategori Berita Golkar Lainnya