02 September 2018

Berita Golkar - Pertama, harus ditegaskan bahwa urusan korupsi adalah urusan individu atau oknum. Tidak ada praktik korupsi dilakukan atas nama atau menjadi tanggung jawab institusi. Oleh karenanya pertanggung jawaban di depan hukum dilakukan oleh oknum yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi itu.

Kedua, kalaupun ada dugaan bahwa hasil dari praktik korupsi dari oknum itu kemudian diberikan atau disumbangkan kepada institusi, tetap itu adalah tanggung jawab individu, di mana institusi tidak tahu menahu soal asal-usul atau sumber dana yang disumbangkan itu. Partai Golkar dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya selama ini selalu disupport secara kolektif dari sumbangan pengurus dan panitia yang tidak mengikat.

Sdri. Eni Saragih benar adalah Bendahara Panitia Munaslub 2017 lalu. Sebagai bendahara panitia, tentu tugasnya adalah mengumpulkan dana melalui sumbangan-sumbangan itu, termasuk sumbangan dari dirinya sendiri. Begitu dana sumbangan diterima, partai menganggap itu bantuan individu yang secara etis tidak mungkin ditanya atau diverifikasi asal usulnya.

Jadi, kami ingin tegaskan sekali lagi Partai Golkar tidak bertanggung jawab atas tindakan serta pelanggaran hukum yang dilakukan oknum kader partai. Dan kami meminta kepada seluruh kader yang terjerat masalah korupsi, jangan bawa-bawa, melibatkan, atau mengatas namakan partai bila terjerat kasus korupsi.

Golkar selama ini telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita untuk berperan, berkiprah, dan mendapatkan kesempatan serta peluang untuk bekerja, mengabdi, dan menggapai keinginan. Janganlah ketika kita khilaf dan salah, partai pun mau dikorbankan. Apalagi kita ikut pula terjebak dalam skenario yang mendeskreditkan Golkar.

Terkait itu, ketiga, kita semua dan kami di Golkar punya komitmen yang tinggi untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami pun mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan KPK. Namun kami berharap KPK bisa benar-benar bekerja profesional, objektif, tidak tebang pilih, dan tetap independen. Kami sudah dan akan terus mengikhlaskan pimpinan, tokoh, dan kader yang terindikasi untuk diproses atau secara hukum divonis bersalah.

Kami mengambil pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga dari berbagai kasus yang menimpa kader-kader kami. Ketua Umum, senior, kami, serta seluruh jajaran pimpinan Partai Golkar pun bertekad kuat untuk tidak mengulangi hal yang sama dan zero tolerance terhadap korupsi. Tetapi jangan pula keikhlasan kami itu dimanfaatkan untuk mendeskreditkan dan memojokkan Golkar terus menerus.

Ini kali ketiga kami dipojokkan secara institusi ketika kader kami terkena musibah. Kalau kita semua berkomitmen, harusnya nama-nama dari partai politik lain yang telah disebut-sebut terlibat kasus korupsi jangan dihentikan. Kasus megaskandal korupsi e-KTP, BLBI, dan lainnya yang menyebutkan sejumlah nama petinggi partai politik kenapa kesannya mandeg?

Kami sadar sekarang adalah tahun politik. Kami sedang fokus dan intensif melakukan konsolidasi dan penguatan jaringan partai. Karena itu kepercayaan dan dukungan publik kepada kami saat ini trend nya sedang menaik. Pastilah ada kekuatan politik yang tidak senang dengan situasi itu. Bahkan ada pula yang berupaya terus menerus agar Golkar dibubarkan atau tidak boleh ikut Pemilu.

Kepada mereka ingin kami sampaikan, janganlah kita membiasakan diri berkompetisi dengan saling memojokkan dengan hal yang mengada-ada dan membuat kontestasi demokrasi kita menjadi tidak sehat. Indonesia tidak akan pernah maju bila dibangun dengan mental seperti itu.

Ahmad Doli Kurnia
Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia


Kategori Berita Golkar Lainnya