01 September 2018

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dituding tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah politisi. Dalam beberapa kasus belakangan, KPK seperti ikut "bermain" untuk menjatuhkan partai beringin. Buktinya, beberapa politisi Golkar ditersangkakan dalam kasus berbeda, seperti E-KTP dan dugaan suap PLTU Riau-1 yang terkesan tendensius.

Sementara, beberapa politisi dari partai politik lain tak pernah disentuh, terutama dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terkesan di anak emaskan. Mantan Jubir pasangan NH-Aziz pada Pilgub Sulsel, Risman Pasigai, mengatakan hal itu di Sekretariat DPP Golkar di Jakarta, Jumat (31/8/2018) kemarin.

"Apalagi mendekati Pemilu 2019, elektabilitas Partai Golkar sedang naik. Bahkan bagi lawan politik itu adalah ancaman. Karena itu saya yakin jika Golkar sedang dikerjai dengan menggiring opini bahwa Golkar dihuni koruptor," ungkap Risman, Sabtu (1/9/2018). Ia lalu menantang KPK turut mengusut dugaan keterlibatan politisi PDIP yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP dan dugaan korupsi lainnya.

Menurut Risman, beberapa politisi PDIP yang santer disebut di media terkait e-KTP yakni Yasonna Laoly, Gandjar. Puan Maharani, Pramono Anung yang secara terang di sebut oleh Setya Novanto. Belum lagi kasus BLBI yang diduga melibatkan Megawati kata Risman, KPK terkesan sengaja ingin melindungi dan ikut memainkan peran penguasa untuk menjatuhkan Partai Golkar. [tribunnews]

fokus berita : #Risman Pasigai


Kategori Berita Golkar Lainnya