03 September 2018

Berita Golkar - Komisi II DPR mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah Peraturan KPU (PKPU) yang bertentangan dengan perundang-undangan (UU). Sebab, selain melanggar UU, sejumlah peraturan KPU juga bernuansa diskriminatif dan terkesan tebang pilih. Dua peraturan KPU yang mendapat sorotan tajam Komisi II DPR adalah larangan caleg eks napi koruptor dan keharusan caleg DPD RI mengundurkan diri dari partai politik.

Selain melanggar UU, kedua peraturan tersebut juga sarat kepentingan dan 'tebang pilih' dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "MK tidak melarang eks napi korupsi nyaleg, tapi KPU buat larangan. Di sisi lain, KPU meminta caleg DPD dari unsur parpol mengundurkan diri dari parpol dengan alasan putusan MK. Kok aturannya beda-beda?," tegas anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo, Senin (3/8/2018).

Menurut politisi Golkar itu, seluruh fraksi di Komisi II DPR telah meminta KPU untuk mencabut kedua aturan itu. Terlebih, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan sejumlah caleg eks napi korupsi mencalonkan diri pada pemilu 2019.

"Ini soal azas keadilan dan HAM yang dilanggar KPU. Kalau caleg eks napi korupsi mencalonkan diri, apakah mereka langsung jadi, belum tentu. Begitupun calon anggota DPD dari unsur parpol, kalau mereka tidak jadi (anggota DPD), apakah partainya masih bisa terima," ujarnya.

Karena itu dia mendesak, KPU segera mencabut kedua aturan tersebut. Terlebih, putusan MK yang dijadikan acuan KPU dalam membuat peraturan bersifat retroaktif, hanya bisa diterapkan pada pemilu selanjutnya.

"Pada rapat konsultasi, Kamis (30/8) lalu, KPU tak bisa menjawab sejumlah pertanyaan anggota Komisi II DPR tentang nuansa diskriminatif dan kepentingan dalam peraturan yang mereka buat. Kami mendesak, sejumlah poin itu segera direvisi agar pemilu 2019 berjalan dengan azas keadilan," tandasnya. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Firman Soebagyo


Kategori Berita Golkar Lainnya