03 September 2018

Berita Golkar - Melkiades Laka Lena, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam waktu dekat akan dilaporkan Drs Alfons Loemau, SH, MBUS, melalui kuasa hukumnya ke pihak penyidik atas dugaan Fitnah dan pencemaran nama baik.

“Pak Alfons dalam minggu ini akan melaporkan saudara Emanuel Melkiades Laka Lena, Alamat Jalan Beta V No. 168, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Provinsi Banten ke pihak penyidik” ungkap Pengacara Kondang, Herry Battilep, SH, MH, Senin, (03/9/2018). Herry Battileo menjelaskan, dugaan melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

"Drs Alfons Loemau, SH, MBUS, sebagai bakal Calon legislatif DPR RI periode 2019-2024, dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II (NTT II) melalui Partai Golkar, lalu berdasarkan surat Nomor: B-113/DPD/GOLKAR/NTT/VI/2018, tertanggal 6 Juni 2018 di Kupang, diberitahukan seluruh bacaleg partai Golkar, menyetor biaya survei bacaleg, sebesar 20.000.000 rupiah melalui rekening DPD I Partai Golkar NTT," ungkapnya.

Masih dilanjutkan Battileo, tanggal 2 Juli 2018, Drs Alfons Loemau telah membayarkan biaya survei bacaleg tersebut ke rekening DPD I Partai Golkar NTT. "Tapi kemudian dalam suatu grup whatsapp (WA), “Diaspora Flobamora O” telah disebarkan isu, bahwa Drs Alfons Loemau telah mundur dari pencalonan oleh Partai Golkar karena tidak membayar biaya survei bacaleg tersebut," ujar Pengacara ternama ini.

Herry memaparkan, dalam kasus ini pihaknya sementara memiliki beberapa bukti, antara lain, fotokopi surat survei bacaleg nomor : B-113/DPD/GOLKAR/NTT/VI/2018, tertanggal 6 Juni 2018, screenshot WA chat dengan Melki Laka Lena, screenshot WA chat grup “Diaspora Flobamora O”, bukti transfer survei bacalegdisertai empat orang saksi anggota grup WA, “Diaspora Flobamora O”,” tutur Battileo.

Dalam kasus ini, disampaikan Herry, Melki Laka Lena dapat disangkakan dengan pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 diganti UU Nomor 19 tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Setiap orang yang memenuhi unsur, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," pungkasnya. [nusantarapos]

fokus berita : #Melki Laka Lena


Kategori Berita Golkar Lainnya