08 September 2018

Berita Golkar - DPP Partai Golkar mengaku belum tahu pasti apakah ada pengembalian uang Rp 700 juta dari panitia Munaslub Partai Golkar. Di samping tidak ikut dalam pengembalian itu, DPP Partai Golkar juga belum mendapat laporan. "Nggak tahu, nggak nanya-nanya juga sih karena nggak tahu siapa orangnya yang mengembalikan," ujar Ketua DPP Golkar Meutya Hafid di Jakarta, Sabtu (8/9/2018).

Ketua DPP Golkar lainnya Ace Hasan Syadzily juga mengaku belum tahu soal pengembalian uang dari panitia Munaslub Partai Golkar. Dia menyebut, belum ada pengurus DPP yang melaporkan. "Saya belum tahu. Di DPP belum ada yang melaporkan," kata Ace.

Demikian juga dengan sekretaris penyelenggara Munaslub Golkar, Nusron Wahid, mengaku pula belum tahu kabar itu. Dia tidak bertugas soal anggaran atau keuangan di Munaslub Partai Golkar. "Saya nggak tahu. Saya nggak tahu informasi begituan karena di Munaslub Partai Golkar saya tidak mengurusi begituan," tutur Nusron.

 Eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, tersangka kasus suap PLTU Riau-1 menyebut panitia Munaslub Golkar mengembalikan uang Rp 700 juta terkait kasus tersebut. "Itu dari panitia Munaslub, mereka mengembalikan secara bertahap," kata Eni usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (7/9/2018). "Itu memberikan bukti bahwa memang uang yang Rp 2 miliar itu untuk Munaslub Golkar," kata Eni menambahkan.

Menurut dia, pengembalian uang itu juga semakin memperkuat bukti bahwa memang ada aliran dana proyek PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar. Eni sebelumnya sudah mengakui sebagian uang yang dirinya terima sebesar Rp 2 miliar dari Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar.

Hal yang sama dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Dia menyatakan pengembalian tersebut menjadi bukti penguat. "Ini akan menjadi salah satu bukti penguat dalam konteks penyidikan yang dilakukan KPK untuk menelusuri arus uang terkait PLTU Riau-1. Karena sebelumnya memang ada bukti-bukti, ada keterangan-keterangan yang menyebutkan dugaan penggunaan uang untuk kegiatan salah satu partai politik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dengan bukti yang semakin kuat ini, KPK memastikan bakal terus menelusuri aliran dana dari proyek senilai 900 juta dolar Amerika Serikat (AS) tersebut. Hal ini mengingat nilai suap yang sudah diterima Eni mencapai Rp 4,8 miliar. "Pertama kami telusuri bagaimana proses aliran dana Rp4,8 miliar tersebut sampai saat ini untuk dipastikan tahapannya. Lalu dari sekitar 4,8 miliar itu mengalir ke mana saja, digunakan siapa saja itu juga ditelusuri," jelasnya.

KPK juga yakin bahwa uang Rp 700 juta yang dikembalikan terkait kegiatan partai berlambang pohon beringin. Sebab, Eni sempat bertugas sebagai bendahara Munaslub dan menyebut bahwa uang itu untuk panitia Munaslub Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga sebelumnya membantah ada aliran dana dari PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar.

Dalam munaslub tersebut, Airlangga terpilih jadi ketua umum secara aklamasi. "Terkait dana ke Partai Golkar, dari hasil informasi dan pernyataan ketua OC Pak Agus Gumiwang, mengatakan tidak ada. Dari ketua panitia penyelenggara Munaslub tidak ada, juga dari bendahara Golkar tidak ada aliran dana ke Munaslub Partai Golkar," ujar Airlangga. [suarakarya]

fokus berita : #Ace Hasan #Meutya Hafid


Kategori Berita Golkar Lainnya