09 September 2018

Berita Golkar - Penunjukan Rizal Mallarangeng sebagai Pelaksana Tugas (Plt) baru Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) yang diangkat menjadi Menteri Sosial (Mensos) selepas Idrus Marham mengundurkan diri dianggap menjadi preseden buruk bagi DPP Partai Golkar.

Sebab, DPP dianggap tidak paham organisasi dan melakukan pembiaran terhadap eksistensi Partai Golkar DKI Jakarta. Pendapat ini disampaikan fungsionaris DPD II Partai Golkar Jakarta Timur Rudy Darmawanto melalui pesang singkat kepada redaksi Golkarpedia.

Rudy melanjutkan, Partai Golkar adalah partai besar dan modern sehingga tidak ada alasan apapun bakal mengalami jalan buntu dalam menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai sebagai ketentuan yang harus segara diselenggarakan.

Penunjukan Rizal Mallarangeng tidak ada yang salah, tapi menurut Rudy, Plt itu tugasnya terbatas dan tidak dapat mempertanggungjawabkan semua kepentingan organisasi dan politik nantinya. "Hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi DPP," ucapnya. Pertanggungjawaban yang harus dijalanka antara lain aset keuangan organisasi, rutinitas kelembagaan, rutinitas DPD tingkat 2 dan ormas, pencapaian target dan proyeksi hasil pemilu.

Hal-hal itu tidak bisa dibebankan kepada seorang Plt betapapun hebatnya orang tersebut. "Karena itu harus disegerakan ketua difinitif melalui musdalub sesuai AD/ART," kata Rudy menambahkan. Ia berharap segerakan saja Musdalub sebagai bentuk amanat dan tanggung jawab moral kader.

"PIlih kader yang baik dan benar-benar bersih serta yang terpenting adalah mempunyai konsep pemenangan pemilu 2019 untuk meningkatkan suara dan eksistensi partai Golkar DKI Jakarta," kata Rudy. Bila tidak segera dilaksanakan Rudy kuatir akan ada krisis kepercayaan kepada DPP dan Plt. [kontributor Jakarta]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya