10 September 2018

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun terus menyuarakan pentingnya profesi konsultan pajak diatur undang-undang tersendiri. Menurutnya, Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak jika kelak disahkan takkan mengurangi peran negara di sektor perpajakan.

"Saya tegaskan bahwa kita di sini tidak ada keinginan mendegradasikan peran negara. Justru negara hadir di sini," ujar Misbakhun saat menjadi pembicara diskusi publik tentang RUU Konsultan Pajak bertema "Membangun Profesi Konsultan Pajak dalam Perspektif Kepentingan Nasional" di Universitas Indonesia, Depok, Senin (10/9/2018).

Inisiator RUU Konsultan Pajak itu menjelaskan, saat ini pemerintah mendominasi penentuan pajak. Pemeriksa pajak pun memiliki kewenangan besar. “Menghitung peredaran usaha dengan cara yang berbeda diartikan seolah-olah negara ingin menetapkan peredaran usaha sesuai keinginan pemeriksa," papar mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu.

Namun, kata Misbakhun, RUU Konsultan Pajak takkan membahas hal-hal teknis. Sebab, RUU itu lebih menyangkut profesi. Merujuk pada RUU itu, peran konsultan pajak akan diperluas. Misalnya, konsultan pajak bisa mewakili dan mendampingi wajib pajak mengajukan permohonan keberatan, menjalani pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penyidikan tindak pidana bidang perpajakan.

Misbakhun menambahkan, RUU itu juga akan menjadi payung hukum bagi konsultan pajak. Tujuannya juga demi meningkatkan kualitas konsultan pajak. “Jadi konsultan pajak tak bisa serta-merta diseret ke polisi maupun digugat ke pengadilan lantaran pekerjaannya tak becus. Akan ada badan yang bertugas menilai kesalahan si konsultan pajak untuk menakar kadar kesalahannya,” tuturnya.

Namun, Misbakhun juga menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan alasan bagi para konsultan pajak bisa bekerja sembarangan. "Konsultan pajak yang tidak mematuhi kode etik tetap bisa dibawa ke pengadilan, setelah ada keputusan dari badan kode etik konsultan pajak," pungkasnya. Oleh karena itu Misbakhun akan menyerap aspirasi berbagai pihak dan mengakomodasinya dalam RUU Konsultan Pajak.

Legislator Golkar asal Jatim itu juga akan mengumpulkan masukan dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi demi menghasilkan RUU Konsultan Pajak yang berkualitas. “Saya menangkap UU Konsultan Pajak sebagai kebutuhan, kalau akademisi ingin masuk, silakan masuk, tidak ada masalah. Saya siap menampung seluruh masukan akademisi untuk saya sampaikan ke DPR,” ujarnya di depan ratusan peserta diskusi. [kontributor Jawa Barat]

fokus berita : #Misbakhun


Kategori Berita Golkar Lainnya