13 September 2018

Berita Golkar - Anggota DPRD Jakarta Fraksi Partai Golkar (FPG) Judhistira Hermawan mengkritik program Rumah DP Rp0 yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Menurutnya, program pemenuhan rumah murah bagi warga tersebut tak jelas realisasinya saat ini. "Lihat aja ada enggak progres Rumah DP Rp0? Ya, kalau belum terealisasi kan namanya omong doang," katanya di Gedung DPRD DKI, Kamis (13/9/2018).

Judhistira juga mempertanyakan persyaratan kepemilikan dari rumah DP Rp0 tersebut. Menurutnya, kepemilikan unit rumah susun sederhana milik (rusunami) tersebut diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas, karena salah satu persyaratan dari DP Rp0 kan warga yang berpenghasilan mulai Rp7 juta. Padahal, kalangan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian.

"Pertanyaan saya, apa benar warga miskin Jakarta pendapatannya sampai Rp7 juta ke atas per bulan? Jadi atas dasar itulah saya katakan bohong kalau rumah DP Rp0 itu khusus untuk warga miskin di Jakarta," jelasnya. Karena itu, Judhistira mengusulkan Pemprov DKI tidak hanya fokus pengadaan rumah DP Rp0 untuk warga.

Menurutnya, konsep hunian untuk warga miskin Jakarta tetap rusun sewa (rusunawa). Pasalnya, untuk warga Jakarta yang tak mampu itu bukan pada persoalan kepemilikan melainkan pada persoalan hunian yang layak. "Kalau buat rakyat miskin rusunawa solusinya. Jangan sampai tidak diteruskan pembangunan rusunawa," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangkis anggapan program unggulan tersebut tak berjalan karena telah ditinggalkan inisiatornya. Terutama Rumah DP Rp0. "Jalan terus kok. Begini, kalau tidak ada berita bukan berarti tidak ada pergerakan," katanya, Kamis (6/9/2018).

Dia mengatakan saat ini memang dia maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak pernah mengumumkan progres pembangunan proyek perdana DP Rp0 yang ada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Proyek yang diberi nama "Klapa Village" tersebut digarap BUMD DKI PD Pembangunan Sarana Jaya. "Justru kalau kita banyak berkabar, apa yang dikerjakan? Itu jalan terus," ungkapnya.

Anies meminta semua pihak tak perlu khawatir karena DP Rp0 adalah program prioritas. Dia juga menginstruksikan agar warga tidak mendebat kinerja Pemprov DKI. Meskipun, hingga saat ini banyak pihak mempertanyakan sistem subsidi DP dan proses penjualan unit Klapa Village. Pasalnya, Anies tak kunjung menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur jenis finansial, termasuk kredit kepemilikan rumah dan pihak mana saja yang dapat memilikinya.

Anies memastikan program DP Rp0 dapat direalisasikan karena berdasarkan pengalaman pribadinya. Seperti diketahui, Groundbreaking DP Rp0 dilakukan di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 18 Januari silam. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa. [bisnis]

fokus berita : #Judistira Hermawan


Kategori Berita Golkar Lainnya